<![CDATA[Upaya pemerintah Kota Wilayah Tarakan dalam kewaspadaan terhadap virus covid-19 ini mengeluarkan peraturan walikota yang sebelumnya telah disetujui oleh Kementrian Kesehatan yang tertuang dalam UU NO.17 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya pro dan kontra dimasyarakat terkait pelaksanaan PSBB ini menimbulkan berbagai dinamika. Penulis menemukan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana dinamika kebijakan yang dihadapi pemerintah kota Tarakan pada penerapan (PSBB) penanganan covid-19 untuk menekan angka penularan covid-19 di Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan telah melakukan Evaluasi dan pemantauan terhadap efektifitas pelaksanaan PSBB. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian secara daring, dan dengan menggunakan data sekunder sebagai analisis utama penelitian. Hasil Penelitian menujukkan bahwa Selama Pelaksanaan PSBB Pemerintah Kota Tarakan telah melakukan evaluasi di masyarakat dan ditemukan beberapa aturan yang dikeluarkan belum berjalan dengan tertib salah satunya yang paling banyak ditemukan pelanggaran pada akses laut (baik itu masyarakat, ASN, bahkan anggota dewan). Penerapan 3M juga belum berjalan dengan efektif karena masih banyaknya masyarakat yang kurang kesadaran untuk menggunakan masker pada saat diluar rumah. Berbagai dinamika yang terjadi, Pemkot Tarakan sebisa mungkin mencari solusi yang tanggap terhadap permasalahan seperti yang terjadi pada pengiriman swab dari Kabupaten Nunukan ke Surabaya yang harus melalui Kota Tarakan.]]>
