Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Wacana Hukum Eksplorasi
Eddy Suryanto HP
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN LEGAL NORMATIF FRANCHISE / WARALABA DI INDONESIA Suryanto HP, Eddy
JURNAL EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN Vol 8, No 1 (2008): Ekonomi dan Kewirausahaan
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.53 KB)

Abstract

Abstract To strengthen the economy of one country, it must be done by strengthening and accelerating industry and trade. The implementation of both activities, actually, can not be separated with export and import activities as well as to the service which create the relationship among the people who have different countries. The relationship can stay in harmony if the hardware of both activities and all its aspects can be accommodated by the appointment which is internationally designed. The aspect of the contract of franchise, object of law franchise can be seen from the subject of loan franchise, object of law franchise, the right and obligation of the parties, marketing area, the length of franchise business, the solution of the dispute, compensation, the way of paying the return, the creation, the guidance and the training to “the franchisee” and the registration and the authority of issuing the STPUW. Keywords : legal normatif, franchise
MENYOAL UPAYA MENINGKATKAN BARGAINING POWER KONSUMEN Suryanto HP, Eddy
Wacana Hukum Vol 1, No 1 (2007): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2007.1.1.457

Abstract

Abstrak Era kebangkitan konsumerisme telah nyata baik secara global maupun nasional dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demokratisasi dan penguatan hak-hak sipil warga negara menjadikan konsumen berkehendak keras memperbaiki bergaining powernya di hadapan pelaku usaha dan pemerintah. Sudah bukan jamannya lagi pelaku usaha menempuh segala cara yang tidak jujur, mereka bisa digugat melalui class action. Kata kunci : Bergaining power konsumen.
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI TERHADAP ANAK TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Triwanto - -; Eddy Suryanto HP
Exsplorasi Vol. 25 No. 2 (2013): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKAdapun tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana dampak hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dan bagimana dampak dari akibat hukum perkawinan siri setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal- hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain. Jenis penelitian ini adalah qualitative research, yakni penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak cukup hanya didapat dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran, tetapi dengan menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan, penelitian ini lebih bersifat induktif, yakni berawal dari hal-hal yang bersifat khusus berdasar pada temuan-temuan di lapangan menuju kesimpulan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan titik tolak awal dalam perlindungan anak diluar nikah terhadap kesetaraan hak dengan anak-anak lain. Dalam putusan Mahkamah Kontsitusi berarti anak dapat mendapatkan pengakuan namun yang berusaha membuktikan adalah anak. Implikasinya dalam hal ini harus ada penyetaraan pengakuan anak yang diluar nikah dalam administrasi kependudukan. Namun efek domino akan tetap berlanjut dengan konsekuensi hak anak lainnya ketika pengakuan tersebut diberlakukan, seperti contohnya hak waris dan hak pemenuhan terhadap kesejahteraan hidup sang anak. Untuk itu progresivisme yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan wujud perlindungan terhadap anak-anak diluar nikah tetap saja perlu pengutaraan dan pembatasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari peraturan tersebut.Kata Kunci : Kawin Siri,Putusan Mahkamah Konstitusi
KAJIAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP OTONOMI DAERAH MENUJU KEADILAN DAN DEMOKRATISASI HUKUM EDDY SURYANTO HP
Wacana Hukum Vol 7 No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.2.336

Abstract

Abstract :   The change of paradigm on local government implementation from   centralized government system to decentralized one and the centralization of authority on center government and local one (executive) to power sharing between the executive and local legislative should be followed up by changing of management of local government. The management of local government should have a change of value of which the previous of management executed by internal interest orientation of government organization toward an external one attached by the improvement of service and delegation of a part government service-duty to public one as well, so that the law enforcement authority must be cooperated to realize the justice and welfare of local autonomy era. Keyword : equity and democratization of law
MENYOAL UPAYA MENINGKATKAN BARGAINING POWER KONSUMEN Eddy Suryanto HP
Wacana Hukum Vol 1 No 1 (2007): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2007.1.1.457

Abstract

Abstrak Era kebangkitan konsumerisme telah nyata baik secara global maupun nasional dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demokratisasi dan penguatan hak-hak sipil warga negara menjadikan konsumen berkehendak keras memperbaiki bergaining powernya di hadapan pelaku usaha dan pemerintah. Sudah bukan jamannya lagi pelaku usaha menempuh segala cara yang tidak jujur, mereka bisa digugat melalui class action. Kata kunci : Bergaining power konsumen.
Co-Authors Triwanto - -