Setiadi Setiadi
Departemen Antropologi, Universitas Gadjah Mada

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perencanaan Partisipatif Menyusun Rencana Aksi Menanggulangi Perkawinan Usia Dini di Temanggung, Jawa Tengah Setiadi Setiadi; Atik Triratnawati; Suzie Handajani; Agung Wicaksono; Khidir M. Prawirosusanto; Nurul Friska Dewi
Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (856.804 KB) | DOI: 10.22146/bb.55498

Abstract

AbstractA Community Service Activity (PkM) are carried out by the Anthropology Department Team in Wonotirto Village, Temanggung Regency. Early marriage is still a challenge for quality family development. There is a fact that, for the target community, getting married at an early age is not a problem, while from a government perspective it is a serious problem, especially the adverse impacts on social, economic, and reproductive health aspects. Participatory solution of early marital problems is important to be made as a priority. Preliminary observations show that there are economic and cultural reasons that encourage someone to be married off at an early age. The PkM results several important things related to the condition of the community and their understanding of early marriage. First, in general, the community realizes the importance of more mature planning in preparing for the formation of a new family. Second, early marriages that occurred in the last decade were caused by pregnancy due to the promiscuity of children, the habit of watching porn videos, and dropping out of school while the previous decade was due to arranged marriages. Third, adolescents targeted by the program have committed to campaign for the prevention of early marriage. They post and disseminate messages on prevention of early marriage through the WA group. Fourth, young people want the facilitation for  activities of post-school youth.----------AbstrakKegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Tim Departemen Antropologi di Desa Wonotirto, Kabupaten Temanggung. Pernikahan usia dini masih merupakan tantangan bagi pembangunan keluarga yang berkualitas. Ada fakta bahwa bagi masyarakat sasaran kegiatan, menikah pada usia dini bukan sebuah masalah, sementara dari perspektif pemerintah hal tersebut merupakan permasalahan serius, terutama dampak buruk dalam aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan reproduksi. Penanganan secara partisipatif masalah perkawinan usia dini penting untuk dijadikan sebagai prioritas. Observasi awal menunjukkan adanya alasan ekonomi dan kultur yang mendorong seseorang dinikahkan pada usia dini. Tahapan-tahapan PkM menghasilkan beberapa hal penting terkait dengan kondisi masyarakat dan pemahaman mereka tentang perkawinan usia dini. Pertama, secara umum, masyarakat menyadari pentingnya perencanaan lebih matang dalam menyiapkan pembentukan keluarga baru. Kedua, perkawinan usia dini yang terjadi pada satu dasawarsa terakhir disebabkan oleh adanya kehamilan akibat pergaulan bebas anak-anak, kebiasaan menonton video porno, dan putus sekolah, sedangkan dasawarsa terdahulu akibat perjodohan. Ketiga, anak-anak remaja sasaran program telah berkomitmen mengampayekan pencegahan perkawinan usia dini. Poster dan pesan-pesan sosialisasi pencegahan perkawinan usia dini mereka sebarkan melalui grup WhatsApp. Keempat, remaja menghendaki adanya fasilitasi kegiatan bagi remaja pascasekolah.
Pelatihan dan Pendampingan bagi Peningkatan Kapasitas Aparat dan Institusi Desa dalam Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Setiadi Setiadi; Henny Ekawati; Fadlan Habib
Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/bb.60463

Abstract

The implementation of Law No. 6 2014 faces obstacles due to the weak quality of village officials and institutions. This has an impact on the weakening role of the village government in its function as a development accelerator. It is necessary to increase the capacity of the apparatus in order to understand how development planning processes should be carried out at the village level, and how these processes are supported by strong village government institutions. In addition, there needs to be a control mechanism for the village government. This can be done by strengthening the role of the BPD. With the increased quality and capacity of village government apparatus and institutions, as well as strong civil society control played by the BPD, there will be a synergy in implementing good development at the village level. Village officials are no longer the sole player in village development. Efforts to create these ideal conditions continue to be in progress at the village level and will always be dynamic due to the influence of supralocal powers which are sometimes not in line with the development and will of the local community.====Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 menghadapi kendala akibat lemahnya kualitas aparat dan kelembagaan desa. Hal ini berdampak pada semakin lemahnya peran pemerintah desa dalam fungsinya sebagai akselerator pembangunan. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparat agar memahami bagaimana proses-proses perencanaan pembangunan harus dilakukan di tingkat desa serta bagaimana proses-proses tersebut didukung oleh kuatnya kelembagaan pemerintah desa. Selain itu, perlu ada mekanisme kontrol terhadap pemerintah desa. Hal ini bisa dilakukan dengan penguatan peran BPD. Dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas aparat dan kelembagaan pemerintah desa serta kontrol masyarakat sipil yang kuat yang diperankan oleh BPD, akan ada sinergi pelaksanaan pembangunan yang baik di tingkat desa. Aparat desa tidak lagi menjadi pemain tunggal pembangunan desa. Upaya penciptaan kondisi ideal ini terus berproses di tingkat desa dan akan selalu dinamis akibat pengaruh kekuasaan supralokal yang terkadang tidak sejalan dengan perkembangan dan kehendak masyarakat lokal.