Rikky Adhi Susilo
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KENDALA PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA TERBENTUKNYA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI SURABAYA Rikky Adhi Susilo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.546 KB)

Abstract

ABSTRAKSIKorupsi dewasa ini sudah semakin berkembang baik dilihat dari jenis, pelaku maupun dari modus operandinya, Apabila dilihat dalam kasus korupsi yang ada di Indonesia pelakunya tindak pidana ini adalah orang yang memiliki kedudukan dan sosial ekonomi yang tinggi. Sebelum dibentuknya pengadilan tindak pidana korupsi di daerah, segala macam pemeriksaan perkara korupsi di limpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan setempat yang berwenang untuk kemudian diperiksa dan di putuskan, namun setelah dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menitikberatkan pemusatan kewenangan  untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi, dan Pengadilan TindakPidana Korupsi berkedudukan di setiap Ibukota Provinsi. Pemusatan Pengadilan Tipikor di Surabaya menimbulkan masalah baru bagi Kejaksaan Negeri Bojonegoro, sebab selain jarak yang jauh, ditambah dengan banyaknya jumlah perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Bojonegoro, selain itu terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia yang ahli dan professional di bidang hukum. Padahal di dalam ketentuan KUHAP terdapat Pasal 50 yang mewajibkan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara maupun melaksanakan tugas wewenangnya dengan cepat dan tepat, dan sederhana.Kata Kunci : Kendala, Penuntutan, Tindak Pidana Korupsi
KRIMINALISASI PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI Rikky Adhi Susilo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.195 KB)

Abstract

Abstract The goal of this research is 1). To know and understand the concept of trade effect (Trading In Influence) as a form of Corruption 2). To know and understand the influence of formulations trading (Trading In Influence) as Corruption to come. This research is legal (normative). The approach will be used in the research of this law that includes Case Approach, the Statute Approach and Conceptual Approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author will be analyzed using the technique of systematic interpretation, interpretation of grammatical and theological interpretation so adnya legal vacuum could be missed using this interpretation. The results of this study indicate that The results of this thesis, the overall trade effect or Trading In Influence in the concept and formulations need to in kriminalisasikan be an act of corruption for their legal void in the law of corruption, which will be included in the legislation a criminal offense corruption will come and can entrap the corrupt better. Key words: criminalization, trading in influence, corruption Abstrak Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui dan memahami konsep perdagangan pengaruh (Trading In Influence) sebagai bentuk Tindak Pidana Korupsi 2). Untuk mengetahui dan memahami bentuk formulasi perdagangan pengaruh (Trading In Influence) sebagai Tindak Pidana Korupsi yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (normatif). Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini yakni meliputi Case Approach (Pendekatan Kasus), Statute Approach (Pendekatan Perundang-undangan) dan Conceptual Approach (Pendekatan Konsep). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interprestasi sitematis, interprestasi gramatikal dan interprestasi teologis sehingga adnya kekosongan hukum bisa terjawab dengan menggunakan interprestasi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil dari penelitian jurnal ini, secara keseluruhan perdagangan pengaruh atau Trading In Influence dalam konsep dan bentuk formulasi perlu untuk di kriminalisasikan menjadi suatu perbuatan tindak pidana korupsi karena adanya kekosongan hukum dalam undang-undang tindak pidana korupsi, yang nantinya dimasukkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang akan datang serta dapat menjerat para koruptor lebih baik lagi. Kata kunci: kriminalisasi, trading in influence, korupsi