Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
Ridwan Jamal
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
HUKUM POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN FIKHI Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.343 KB) | DOI: 10.30984/as.v2i1.217

Abstract

Pasal 5 ayat (1) huruf A Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu menge­nai adanya persetujuan istri/istri­istri bagi suami yang mengajukan izin poligami, adalah bersifat mengatur kebolehan berpoligami, adalah sifat mengatur pelaksanaan kebolehan berpoligami, bukan menutup kebolehannya. Dalam pandang fikhi poligami diperbolehkan dengan beberapa persyaratan : Yang menikah adalah laki-laki, jumlah­nya hanya dibatasi empat orang perempuan sesuai denga surat An­Nisa ayat 3, dan kesanggupan laki­laki untuk dapat berbuat adil atas cinta, giliran menggaulinya, dan pemberian nafkah
IBRAHIM HUSEN FIQIH INDONESIA Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 1, No 1 (2003)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.16 KB) | DOI: 10.30984/as.v1i1.184

Abstract

Ibrahim Husen sesosok ulama terkemuka Indonesia yang mendapat tempat terhormat di ruang hati umat Islam Indonesia, teristimewa kalangan terpelajar Islam. Ia seorang Profesor fiqih yang cukup raj in dan cerdas mere spons fenomena kefiqihan di Indonesia. Dari dirinya (melalui keduduk-annya sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat pada masa kepemimpinan K. H. Hasan Basri) lahir banyak fatwa kefiqihan. Ibrahim Husen sangat concern terhadap pengassimilasian antara hukum nasional dengan hukum syar'i. Menurut Ibrahim Husen, hukum nasional Produk pemerintah berupa peraturan perudang-undangan yang tidak bertentangan atau sejiwa dengan hukum syar'i dapat dinilai sebagai hukum Islam. Tulisan ini akan melacak pokok pikiran Ibrahim Husen tentang upaya pendinamisasian hukum Islam agar selalu dapat berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam dalam segala tempat dan masa ke depan.
HUKUM POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN FIKHI Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v2i1.217

Abstract

Pasal 5 ayat (1) huruf A Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu menge­nai adanya persetujuan istri/istri­istri bagi suami yang mengajukan izin poligami, adalah bersifat mengatur kebolehan berpoligami, adalah sifat mengatur pelaksanaan kebolehan berpoligami, bukan menutup kebolehannya. Dalam pandang fikhi poligami diperbolehkan dengan beberapa persyaratan : Yang menikah adalah laki-laki, jumlah­nya hanya dibatasi empat orang perempuan sesuai denga surat An­Nisa ayat 3, dan kesanggupan laki­laki untuk dapat berbuat adil atas cinta, giliran menggaulinya, dan pemberian nafkah
IBRAHIM HUSEN FIQIH INDONESIA Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 1, No 1 (2003)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v1i1.184

Abstract

Ibrahim Husen sesosok ulama terkemuka Indonesia yang mendapat tempat terhormat di ruang hati umat Islam Indonesia, teristimewa kalangan terpelajar Islam. Ia seorang Profesor fiqih yang cukup raj in dan cerdas mere spons fenomena kefiqihan di Indonesia. Dari dirinya (melalui keduduk-annya sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat pada masa kepemimpinan K. H. Hasan Basri) lahir banyak fatwa kefiqihan. Ibrahim Husen sangat concern terhadap pengassimilasian antara hukum nasional dengan hukum syar'i. Menurut Ibrahim Husen, hukum nasional Produk pemerintah berupa peraturan perudang-undangan yang tidak bertentangan atau sejiwa dengan hukum syar'i dapat dinilai sebagai hukum Islam. Tulisan ini akan melacak pokok pikiran Ibrahim Husen tentang upaya pendinamisasian hukum Islam agar selalu dapat berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam dalam segala tempat dan masa ke depan.
MAQASHID AL-SYARI’AH DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 8, No 1 (2010)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v8i1.34

Abstract

Salah satu kajian utama bidang ushul fiqh adalah tentang maqashid al-syari’ah, tujuan diturunkannya hukum. Kajian ini terfokus pada kebutuhan  pokok  yang  harus dimiliki oleh manusia. Kebutuhan tersebut yaitu kebutuhan primer, sekunder dan pelengkap, yang oleh Imam al-Ghazali disebut sebagai dharury, hajy dan tahsiny. Maqashid as-syari’ah adalah upaya “terjemahan“ kehendak  pembuat hukum (Allah) dan realitas kehidupan manusia. Dalam memahami dinamika hukum Islam yang berkaitan dengan maqashid yang mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, secara hakiki kedua aspek itu tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu dengan pemahaman maqashid al-syari’ah maka ijtihad dapat dikembangkan terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan baru yang tidak disebutkan dalam nash untuk menjawab terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat
KEWARISAN BILATERAL ANTARA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DALAM HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 14, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v14i1.312

Abstract

The inheritance in Indonesia commonly uses different law bases, such as civil law, Islamic law, and customary law. Due to religious plurality, the system of inheritance, particularly for those who have different religious background, becomes problematic. This paper will examine how the bilateral inheritance system works in the case of heirs who have different religious beliefs both in civil law and Islamic Law Compilation (KHI) from their testators. It seeks to know and understand the rules and the regulations of how to properly manage rights and obligations of testators and heirs who have different religious beliefs. The Civil law and KHI have different perspectives for this case. The civil law can accommodate the inheritance for those having different religious backgrounds in which the heirs can accept their own rights based on paternal or maternal kinship. The KHI, on other hand, emphasizes that differences in religion can prevent the testator and the heir from inheriting each other. The KHI also stresses that the heirs deserve for the heirdom if they profess Islam before the testators pass away. In other words, the KHI offers a guidance that the similarity of religious belief is the very condition to inherit each other.Keywords: inheritance, different religious background, civil law, Islamic Law Compilation (KHI).
PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI YANG DI DASARKAN ATAS ALASAN SYIQAQ (Studi Kasus di PA Kota Manado) Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 2 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v2i2.223

Abstract

Penyelesaian perkara gugatan cerai didasarkan atas alasan syiqaq di PA Manado, ditangani secara procedural sesuai dengan aturan perundang-undangan. Mekanismenya melalui tahapan pemeriksaan penggugat dan tegugat, pengajuan dan pemeriksaan saksi-saksi, pengangkatan hakam dan tahap memberikan vonis hokum atas kasus yang dapat dipertanggung jwabkan keabsahannya.
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (PROBLEM DAN SOLUSINYA) Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 2 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v7i2.44

Abstract

Korupsi, kolusi dan nepotisme dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan menyengsarakan suatu bangsa sebab korupsi merupakan suatu penyelewengan untuk kepentingan pribadi, sedangkan kolusi merupakan suatu persekongkolan rahasia untuk maksud dan tujuan yang tidak terpuji dan npotisme merupakan suatu kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri dalam suatu jabatan dilingkungan pemerintahan. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang dipahami dari segi agama Islam jelas menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukun dalam arti merugikan orang lain, melanggar hak asasi manusia. Penyebab terjadinya hal tersebut disebabkan rapunya kualitas moral.
KEWARlSAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v4i2.203

Abstract

Tulisan ini merupakan karangan ilmiah tentang kewarisan anak sangat  dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan  Hukum Adat. Melalui penelitian dan  pengkajian terhadap literatur-literatur  yang berkaitan dengan judul ini penulis  ingin mengungkapkan pokok  permasalahan yaitu bagaiman kewarisan  anak angkat dalam hukum Islam, Hukum  Perdata dan Hukum Adat, serta  bagaimana hukum Islam merespon  kewarisan anak angkat dalam Hukum  Perdata dan Hukum Adat. Bertitik tolak dari hasil  pengkajian dengan menelaah secara  cermat, ternyata kewarisan anak angkat  dalam hukum Islam dan Hukum  Perdata berdasarkan Staatblad 1917  nornor 129 pasal 5 sampai 15 maupun  yang dirumuskan oleh hukum Adat,  pada dasarnya ketiga hukum tersebut  terdapat perbedaan pandangan dan  persamaan serta perbedaan hukum. Untuk mencari penjelasan  secara kongkrit tentang kewarisan anak  angkat dalam hukum Islam, Hukum  Perdata dan hukum Adat. penulis telah  melakukan pengkajian dan rnenelaah kemudian membanding-bandingkan  antara ketiga hukum tersebut sehingga  dapat diketahui di mana letak  kekurangan maupun kebaikan dari  masing-masing hukum tersebut. Adapun kekurangannya adalah ketiga  hukum tersebut masing-masing  bervariasi dalam mem berikan  pandangan maupun status terhadap  anak angkat, sedangkan kebaikannya adalah ketiga hukum tersebut sama­sarna membenarkan pengangkatan anak dengan tujuan untuk memelihara anak tersebut sebagai usia yang merupakan bagian yang berbeda . dalam lingkungan keluarganya
Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 15, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v15i2.478

Abstract

This research aims to (1) describe and explore the implementation of marital conflict resolution through mediation in divorce cases in Manado Religious Courts, (2) to describe and explore the model of marriage conflict resolution through mediation in divorce cases in Religious Court of Manado, and (3) to describe and explanate the factors that become the obstacle of failure of marriage conflict resolution through mediation in divorce case in Religious Court of Manado. This research is a case study that is descriptive qualitative. This research was conducted in Manado city with the object of research is the office of Religious Court of Manado. The research informant is the leader of the Chairman and Vice Chairman of the Religious Court of Manado, the mediator (profession) on the implementation of mediation of divorce dispute, and the judge at the office of Manado Religious Court numbering 4 judges. The research data was collected by observation, interview, and documentation. The collected data is analyzed by flow model. The findings of the research indicate that (1) the implementation of marriage conflict resolution through mediation in divorce cases in Manado Religion Court is conducted by following the judicial regulations as stipulated in Supreme Court regulation concerning mediation procedure in religious court with pramediation, mediation and postmediation stage, (2) model The confirmation by the parties is mediated by the mediator of the judge, while the non-judicial mediator has not been practiced, and (3) the constraints to the failure of the marriage conflict resolution through mediation in the divorce case in the Manado Religion Court are divided into two main factors: (1) the general factors of the law, the additional factor of the number of judges, the factor of society is the low level of public knowledge, the lack of mediation facilities and infrastructure, and the cultural factors, and (2) the plaintiff factor, the mediator, the mediation atmosphere, and the litigants.
Co-Authors Ardianto Ardianto Munir Tubagus