<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan non tarif terhadap ekspor udang dan olahannya dari Indonesia. Untuk mengetahui dampak NTM terhadap ekspor, studi ini menggunakan gravity model dengan panel data. Variabel yang digunakan antara lain volume ekspor udang dan olahannya, PDB negara tujuan ekspor, nilai tukar riil, jarak ekonomi, tarif bea masuk dan variabel NTM berupa SPS dan TBT. Kajian ini menunjukkan bahwa NTM memiliki pengaruh negatif terhadap ekspor udang dan olahan udang nasional. Pengenaan TBT di negara tujuan ekspor memiliki dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dengan SPS. Volume ekspor udang dan olahan ke negara mitra yang menerapkan TBT 30,2% lebih rendah dibandingkan dengan negara yang tidak menerapkan TBT, sementara ekspor ke negara dengan SPS 21,3% lebih rendah dibandingkan dengan negara yang tidak menerapkan SPS. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu untuk memenuhi standar dan persyaratan impor yang diterapkan di negara tujuan ekspor. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan bagi para eksportir udang dengan memberikan bantuan informasi pasar serta regulasi yang berlaku di negara tujuan ekspor. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk memberikan dukungan sehingga eksportir dapat memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku di negara tujuan ekspor. This study aims to analyze the impact of non-tariff policy on shrimp and processed shrimp in Indonesia. To analyze the impact of NTM on Indonesia's shrimp export, this study uses gravity model with panel data. Variables used are export volume of Indonesia’s shrimp and processed shrimp, GDP of export destination countries, real exchange rate, economic distance, import duty and NTM variables (SPS and TBT). This study shows that NTM has negative impact on shrimp exports. The imposition of TBT in export destination countries has a greater negative impact on shrimp export c than SPS. The shrimp export volume to the partner countries appliying TBT is 30,2% lower than countries that not applying TBT, while exports to cpuntries imposing SPs is 21,3% lower than countries without SPS. This fact indicates that Indonesia’s exporters has not been able to meet standards and requirements applied by export destination countries. Therefore, the government is expected to provide assistance to the exporters by providing market information, regulation and requirements in export destination country. In addition, the government also needs to provide support so that exporters could meet the standards and requirements applied by export destination countries.]]>
