Rino Bahari Adi Pradana
Ilmu Administrasi Negara-Unmus

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN MERAUKE Rino Bahari Adi Pradana
SOCIETAS Vol 6 No 2 (2017): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial
Publisher : Universitas Musamus, Merauke, Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/sjias.v6i2.664

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu pada Kantor Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Merauke. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti mewawancarai 7 orang informan sebagai sampel. Data analisis menggunakan metode deskriptif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa implementasikebijakan  pelayanan terpadu satu pintu berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan, serta ditemukan faktor-faktor lain yang mendukung keberhasilan implementasi yaitu komitmen kepala daerah, pelimpahan kewenangan, koordinasi, perangkat atau dalam hal ini adalah sarana komputerisasi dan perangkat online, sertasumberdaya, dan standart operasional prosedur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa faktor Sumberdaya, Komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu pada kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Merauke yang dilihat dari beberapa indikator tersebut, sudah berjalan dengan baik, namun pada prosesnya masih ada beberapa kekurangan, seperti masih kurangnya pegawai dan juga masalah jaringan yang terkadang mengalami gangguan ketika banyak data yang harus di input ke system. Hal ini terkadang menyebabkan terhambatnya proses pelayanan perizinan seperti penerbitan dokumen dan lain-lain, tetapi permasalahan tersebut bisa diminimalisir untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan. 
KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN MERAUKE Rino Bahari Adi Pradana
SOCIETAS Vol 6 No 2 (2017): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial
Publisher : Universitas Musamus, Merauke, Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/sjias.v6i2.664

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu pada Kantor Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Merauke. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti mewawancarai 7 orang informan sebagai sampel. Data analisis menggunakan metode deskriptif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa implementasikebijakan  pelayanan terpadu satu pintu berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan, serta ditemukan faktor-faktor lain yang mendukung keberhasilan implementasi yaitu komitmen kepala daerah, pelimpahan kewenangan, koordinasi, perangkat atau dalam hal ini adalah sarana komputerisasi dan perangkat online, sertasumberdaya, dan standart operasional prosedur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa faktor Sumberdaya, Komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu pada kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Merauke yang dilihat dari beberapa indikator tersebut, sudah berjalan dengan baik, namun pada prosesnya masih ada beberapa kekurangan, seperti masih kurangnya pegawai dan juga masalah jaringan yang terkadang mengalami gangguan ketika banyak data yang harus di input ke system. Hal ini terkadang menyebabkan terhambatnya proses pelayanan perizinan seperti penerbitan dokumen dan lain-lain, tetapi permasalahan tersebut bisa diminimalisir untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan.Â