The purpose of this study is to identify and examine the implementation and impact of transactional politics in regional elections on regional development. The research method used is a normative method that uses secondary data sources or data obtained through literature, books, etc. The results of the study conclude that there are various problems related to the practice of political dowry, such as the mechanism for selecting regional head candidates within the party which is difficult to monitor and there is no transparency. The practice of unreasonable political dowry in the regional elections also has a negative impact on development progress in the regions. For example, costs that are too high will have an impact on the possibility of greater corruption.Keywords: Regional election; regional development; transnational politicsAbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji implementasi dan dampak politik transaksional dalam pilkada terhadap pembangunan di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui literatur kepustakaan, buku, dll. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat berbagai problematika berkaitan dengan praktik mahar politik seperti mekanisme pemilihan calon kepala daerah di dalam partai yang sulit diawasi dan belum adanya transparansi. Praktik mahar politik yang tidak wajar dalam pilkada juga berdampak buruk terhadap kemajuan pembangunan di daerah. Misalnya biaya yang terlampau tinggi akan berdampak pada kemungkinan tindak korupsi yang lebih besar.Kata Kunci: Pilkada; politik transaksional; pembangunan daerah