Karyoto Karyoto
Universitas Islam Kadiri

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 21 AYAT 1 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TENTANG PENAHANAN ATAU PENAHANAN LANJUTAN Karyoto Karyoto; Oktabilla Ayu Lestari
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v8i1.497

Abstract

because suspects or defendants are particularly vulnerable to violations of their human rights, especially in the context of law enforcement. The suspect or defendant is in the position of the examination object in the process. All series of processes, whether in the examination phase of witnesses, expert examinations, evidence collection, and other evidence collection, are directed to a suspect or defendant, either to convict or not to be guilty The aims of this study are: (1) To know the meaning of the obscurity of the norm in the sentence "in the case of a concerning circumstance" contained in Article 21 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code on detention or continued detention. (2). To know and to learn the racial / basic establishment in the provisions of Article 21 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which contains "anxiety condition" in the case of further detention or detention. This research method uses conceptual approach, statute approach and historical approach. The results of the study are: Arrangement of continued detention and detention in the Criminal Procedure Code is highly subjective and tends to have a very wide and unlimited interpretation. This is a blatant disregard for the legal norms governing the detention and continued detention. Detention refers to the provisions of Article 21 of the Criminal Procedure Code requiring a further detention or detention order be made against a suspect or defendant allegedly committing a crime on the basis of sufficient evidence and escape concerns, removing evidence or reprising his crime. In the provisions of that article is contained subjective opportunities for resistance to a person. Worry obviously depends on the subjective feeling of the investigator, prosecutor or judge. The absence of the parameters in the phrase "circumstances of concern" that are not explicitly regulated, both within the Criminal Procedure Code itself and in its implementing rules, are particularly vulnerable to human rights violations, especially to suspects or defendants held without filled first in circumstances that cause concern in advance.
PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BLITAR DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR BEBAS NARKOBA Karyoto Karyoto; Defi Aprilia
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v7i2.458

Abstract

Narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang baik pikiran, perasaan, maupun perilaku serta dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologi. Pemakaian narkoba yang disalahgunakan dan tidak sesuai dengan standar dapat mengakibatkan kerugian bagi individu atau masyarakat. Menurut Kepala BNN Kabupaten Blitar AKBP. Agustianto, SH.,MH menyampaikan. Sesuai data Polres Blitar selama tahun 2016 sebanyak 60 pelaku peredar narkoba telah diamankan. Sementara itu, 32 % pengguna narkoba adalah kalangan pelajar, sehingga kondisi ini harus benar-benar menjadi perhatian semua pihak untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Blitar Bebas Narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis empiris. Sumber data primer yang dijadikan informan yaitu pihak BNN Kabupaten Blitar dan sasaran kegiatan BNN Kabupaten Blitar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh simpulan hasil sebagai berikut. Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar dalam upaya pencegahan antara lain melalui diseminasi informasi dan advokasi pada masyarakat di Kabupaten Blitar terutama di wilayah yang termasuk daerah rawan akan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar dalam upaya pemberdayaan masyarakat antara lain melalui pemberdayaan yang berbasis pada peran aktif masyarakat. Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar dalam upaya pemberantasan yaitu upaya pemberantasan melalui kegiatan analisis intelegen produk, kegiatan upaya pemberantasan melalui analisis intelegen taktis, dan kegiatan upaya pemberantasan melalui pemetaan jaringan.