Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Restorative Justice
Ruloff F. Y. Waas
Fakultas Hukum Universitas Musamus
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA Paskalina Wessyau; Ruloff F. Y. Waas
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v2i1.1925

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui eksistensi atau kedudukan dari partai politik lokal di Provinsi Papua dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan sesuai tertulis dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mana seharusnya hanya terdapat partai politik nasional saja, namun pada kenyataannya di Provinsi Papua terdapat partai politik yang bersifat lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis (sejarah). Adapun bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik lokal di Papua telah mendapat tempat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan tidakbertentangan dengan undang - undang lainnya sebab partai lokal di Provinsi Papua bersifat lex specialis derograt lex generale. Partai politik lokal sesuai dengan asas demokrasi, keinginan dari masyarakat Papua sendiri untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan dalam politik serta hak dipilih, rangkap jabatan, afiliasi atau kerjasama dalam tingkat nasional telah sesuai dengan asas demokrasi. Adapun pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi.
EKSISTENSI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA Paskalina Wessyau; Ruloff F. Y. Waas
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.177 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v2i1.1925

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui eksistensi atau kedudukan dari partai politik lokal di Provinsi Papua dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan sesuai tertulis dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mana seharusnya hanya terdapat partai politik nasional saja, namun pada kenyataannya di Provinsi Papua terdapat partai politik yang bersifat lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis (sejarah). Adapun bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik lokal di Papua telah mendapat tempat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan tidakbertentangan dengan undang - undang lainnya sebab partai lokal di Provinsi Papua bersifat lex specialis derograt lex generale. Partai politik lokal sesuai dengan asas demokrasi, keinginan dari masyarakat Papua sendiri untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan dalam politik serta hak dipilih, rangkap jabatan, afiliasi atau kerjasama dalam tingkat nasional telah sesuai dengan asas demokrasi. Adapun pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi.
Co-Authors Paskalina Wessyau