Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pancasila and The Construction of The Legal Hierarchy in Indonesia Abunawas Had; Muh. Arif Maulana; Masdianawati Masdianawati
Al-'Adl Vol 15, No 1 (2022): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v15i1.2997

Abstract

This paper aims to provide a general description of the existence of Pancasila philosophy in the hierarchy of laws in Indonesia. Pancasila's initial position as a grand norm to the end of Pancasila's role in the course of law in Indonesia. The research method used in this study is a normative research method by collecting data from the library and various literature and from the internet, which is the primary data material and secondary data material based on predetermined qualifications. The finding showcased two things: First, Pancasila's philosophical understanding is based on the positivistic values of Hans Kelsen that the law has levels (stufenbau theory) that must be objective without prejudice and justice. Second, Pancasila should be used as the primary basis in the formation of law in Indonesia to produce laws that follow the values of Pancasila.
The Dynamics of Fulfilling Legal Protection for Victims of Human Trafficking Based on Victim Recovery in Indonesia's Border Regions Siagian, Parulian; Abunawas Had
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5377

Abstract

Hak-hak korban perdagangan manusia sering diabaikan, sehingga para korban ini sering ditolak restitusi atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dinamika seputar penerapan restitusi sebagai sarana pemenuhan hak-hak korban dengan menjawab dua pertanyaan kunci: (1) Bagaimana dinamika implementasi restitusi bagi korban perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia? dan (2) Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak korban, terutama dalam kaitannya dengan restitusi? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Temuan, yang mewakili kontribusi baru, menunjukkan bahwa alasan utama kurangnya restitusi yang diberlakukan pada pelaku kejahatan perdagangan manusia berakar pada faktor yuridis dan sosiologis. Studi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum diperlukan untuk menggeser posisi restitusi dari hak korban menjadi kewajiban negara.