Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX CRIMEN LEX ET SOCIETATIS Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
Grace Henni Tampongangoy
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ARBITRASE MERUPAKAN UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIOANAL Tampongangoy, Grace Henni
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v3i1.7081

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dalam penyelesaian masalah melalui arbitrase dan bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase.  Denagn menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 2. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negara. Kata kunci: Arbitrasi, Penyelesaian sengketa, Dagang internasional
Law Enforcement Against Fraud in Banking Committed by the Board of Directors Tampongangoy, Grace Henni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.5804

Abstract

Fraud undermines public trust in the national banking system and causes financial losses to customers. Despite regulations like Law No. 10 of 1998 on Banking and Financial Services Authority (OJK) provisions, fraud enforcement in Indonesia remains suboptimal due to case complexity, weak oversight, and enforcement challenges. This study explores legal enforcement mechanisms for banking fraud by directors and contributing factors. Using a normative approach, the research analyzes laws, principles, and case studies. Data sources include the Banking Law, Limited Liability Company Law, OJK regulations, academic literature, and reports on fraud cases. Qualitative analysis links regulations to enforcement practices and identifies barriers. Findings show Indonesia's legal framework is comprehensive but inadequately implemented. Weaknesses include limited monitoring of directors abusing authority and difficulties in proving fraud involving complex data manipulation. Key obstacles include weak internal controls, minimal inter-agency coordination, and ineffective application of Good Corporate Governance (GCG) principles at the director level due to a lack of transparency and accountability. To address these gaps, the study recommends strengthening synergies between supervisory institutions and law enforcement, improving internal audits through independent reviews, and specialized training for handling financial cases. Instilling GCG principles among directors is crucial to prevent fraud. This study highlights the need for improved regulation and effective enforcement to enhance banking sector integrity.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI NILAM AKIBAT MONOPOLI HARGA KOMODITAS PERTANIAN DI SULAWESI UTARA Albertino Nathanael Longkutoy; Grace Henni Tampongangoy; Herlyanty Y. A. Bawole
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk praktik monopoli harga komoditas tanaman nilam di Sulawesi Utara dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap petani nilam akibat monopoli harga komoditas pertanian di Sulawesi Utara. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Bentuk praktik monopoli harga komoditas nilam di Sulawesi Utara Praktik monopoli harga komoditas nilam di Sulawesi Utara secara nyata terjadi dalam bentuk penguasaan rantai distribusi dan pemasaran oleh segelintir pelaku usaha, khususnya pedagang pengumpul dan perantara yang memiliki akses modal, jaringan pemasaran, serta informasi harga. Praktik monopoli tersebut tidak selalu dilakukan melalui mekanisme formal atau penguasaan perusahaan besar, melainkan melalui cara-cara informal seperti pengendalian informasi harga, keseragaman harga beli di tingkat petani, serta penciptaan ketergantungan ekonomi petani terhadap pembeli tertentu. 2. Perlindungan hukum terhadap petani nilam akibat monopoli harga komoditas pertanian di Sulawesi Utara secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 1 angka 1 dan 2 mengenai definisi monopoli dan praktik monopoli, serta Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 yang melarang penguasaan produksi dan/atau pemasaran, penguasaan pasar, serta praktik yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Kata Kunci : perlindungan hukum, petani nilam, monopoli, sulawesi utara
Co-Authors Albertino Nathanael Longkutoy Herlyanty Y. A. Bawole