Garuda - Garba Rujukan Digital

Harta Bersama Dalam Perkawinan Sutarni Sutarni
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakHarta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan. Mengingat begitu pentingnya harta benda keluarga dalam sebuah perkawinan maka kegiatan ini ingin mengetahui bagaimana harta benda bersama ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan dan KUH Perdata. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung sampai berakhirnya perkawinan tersebut. Terbentuknya harta bersama yaitu terhitung sejak saat dilangsungkannya akad nikah sampai saat perkawinan tersebut putus, baik oleh karena salah satu pihak meninggal atau oleh karena perceraian. Masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan masih sangat awam sekali tentang asal-usul serta landasan hukum pembagian harta bersama. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka mendorong penyuluh untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan model Penyuluhan Hukum berjudul Harta Bersama dalam perkawinan, di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Kata Kunci : Perkawinan, harta bersama, penyuluhan hukum Abstrack Marriage assets are a very big issue in the life of husband and wife, especially when they are divorced, so that the Law of Marriage Assets has played an important role in family life even when the marriage is still running smoothly. It will be difficult to understand how the continuity of a marriage is if the marriage is not supported by the existence of assets. Considering the importance of family property in a marriage, this activity wants to know how joint assets are viewed from the perspective of the marriage law and the Civil Code. Joint assets are assets obtained by husband and wife during the marriage until the marriage ends. The formation of joint assets, namely starting from the time the marriage contract was made until the time the marriage was broken, either because one of the parties died or because of divorce. The people of Suka Beras Village, Perbaungan District, are still very unfamiliar with the origins and legal basis for the distribution of joint assets. Based on this fact, it encourages extension workers to carry out Community Service with a legal counseling model entitled Collective Property in Marriage, in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. Keywords: Marriage, joint assets, legal counseling

Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Yang Melanjutkan Studi Diluar Negeri Sutarni Sutarni
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrackLegal protection for Indonesian Students Abroad refers to the provisions of legal protection for Indonesian citizens abroad which are basically subject to the provisions of Indonesian national law and provisions of international law. Legal protection for students abroad is divided into two, namely protection during times of peace and during times of armed conflict, both national and international.Education is part of an effort to enable every human being to develop his / her potential in order to grow into a human being who is strong and has character and has a healthy social life. Education is always changing and developing progressively. The educational process carried out in an effort to educate the nation and develop the character of the nation to become more moral is what is called the national education system. In the 1945 Constitution, Legal protection for Indonesian students abroad refers to the protection of citizens abroad as stipulated in the Preambule of the 1945 Constitution and Article 28 G The 1945 Constitution, Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship Republic of Indonesia, as well as Law Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations. Indonesian students abroad, in addition to Indonesian Workers and Country Representatives Abroad, are a group that must receive full protection. Protection of citizens, especially students who are outside Indonesia includes: protection in a state of conflict or in a state of peace. Legal protection in times of war includes international armed conflicts and internal armed conflicts in accordance with the provisions of international humanitarian law which are mainly derived from the Geneva Convention and its Additional Protocol. Keywords: legal protection, international students, Geneva Convention ABSTRAKPerlindungan hukum Pelajar Indonesia di Luar Negeri merujuk pada ketentuan perlindungan hukum Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang pada dasarnya tunduk pada ketentuan hukum nasional Indonesia dan ketentuan hukum internasional. Perlindungan hukum pelajar di luar negeri sendiri dibagi menjadi dua, yakni perlindungan pada masa damai dan pada masa konflik bersenjata baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Pendidikan adalah bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Pendidikan selalu berubah dan berkembang secara progresif. Proses pendidikan yang dilaksanakan dalam upaya mencerdaskan bangsa serta mengembangkan watak banggsa menjadi lebih bermoral, itulah yang disebuut sistem pendidikan nasional. Dalam UUD 1945, Perlindungan hukum pelajar Indonesia di luar negeri merujuk pada perlindungan warga negara di luar negeri yang tertuang di dalam Preambule Undang Undang Dasar 1945 serta Pasal 28 G Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pelajar Indonesia di luar negeri, disamping Tenaga Kerja Indonesia dan Perwakilan Negara di Luar Negeri, merupakan golongan yang harus mendapatkan perlindungan secara penuh. Perlindungan terhadap warga negara khususnya pelajar yang berada di luar Indonesia mencakup perlindungan dalam keadaan konflik maupun dalam keadaan damai. Perlindungan hukum di dalam masa perang mencakup konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata internal sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional yang utamanya bersumber dari Geneva Convention dan Additional Protocolnya. Kata Kunci : perlindungan hukum, pelajar luar negeri, Geneva Convention

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Terhadap Produk Yang Dipasarkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/PDT.SUS-BPSK/2020) Frans Mangatur; Tajuddin Noor; Sutarni Sutarni
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakSNI merupakan bentuk nyata keinginan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menyatakan secara jelas standar dan syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk SNI wajib dalam perundang-undangan di Indonesia, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI, dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui SNI wajib megacu kepada Undang Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pengaturan standardisasi wajib juga dapat ditemukan di dalam UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada dasarnya, UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian merupakan derivatif dari Pasal 9 ayat 1 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI adalah mengacu pada pertanggungjawaban produk (product liability). Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawabannya secara perdata dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan merujuk kepada Undang Undang Perlindungan Konsumen berkenaan dengan kerugian yang ditimbulkan. Perlindungan hukum terhadap konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 sudah tepat sebab berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan ternyata air minum dalam kemasan Merek Sanford dapat dimanfaatkan oleh konsumen baik dikonsumsi maupun dijual kepada pihak lain dan konsumen telah mendapatkan manfaatnya serta konsumen mendapatkan keterangan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, yang diperdagangkan tersebut. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, SNI. AbstractSNI is a tangible form of the government's desire to provide protection to consumers. UU no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection does not clearly state the standards and requirements that must be met by business actors, regulating consumer protection laws for mandatory SNI products in Indonesian legislation, business actors' accountability for products that do not meet SNI obligations, and legal protection efforts for consumers. Bottled Drinking Water (AMDK) by analyzing the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020. Legal protection for consumers through SNI must refer to Law no. 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment. Mandatory standardization arrangements can also be found in Law number 3 of 2014 concerning Industry and Law number 7 of 2014 concerning Trade. Basically, the Law on Standardization and Conformity Assessment is a derivative of Article 9 paragraph 1 letter (a) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The responsibility of business actors for products that do not meet SNI obligations refers to product liability. Business actors can be held civilly responsible by providing compensation to consumers by referring to the Consumer Protection Act regarding the losses incurred. Legal protection for bottled drinking water (AMDK) consumers in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 501 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 is correct because based on the facts revealed in court and it turns out that drinking water in the Sanford brand can be used by consumers, both consumed and consumed. sold to other parties and consumers have benefited and consumers have received correct, clear and honest information regarding the condition of the goods being traded. Keywords: Accountability, Business Actor, SNI

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Sutarni Sutarni
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakPerlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting, seperti diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Permasalahan-permasalahan yang terus muncul kepermukaan tentang ketidak-adilan yang mengganggu Hak Asasi Manusia seseorang semakin hari semakin meningkat. Ketentuan-ketentuan jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu Negara. Masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan memerlukan pengetahuan tentang Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga Negara serta landasan hukum yang menjadi dasar untuk pengaturan permasalahan tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka mendorong penyuluh untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan model Penyuluhan Hukum berjudul Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, penyuluhan hukum, Desa Suka Beras AbstrackLegal protection is a form of service that must be provided by the government to provide a sense of security to every citizen. Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that the State is responsible for the protection of Human Rights is a very important matter, as described in Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads Protection, promotion, enforcement, and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially the government. Human rights are rights inherent in a person which no one can interfere with. The problems that continue to surface about injustice that interfere with a person's human rights are increasing day by day. The provisions of constitutional guarantees for human rights are very important and are even considered to be one of the main characteristics of adhering to the rule of law principle in a country. The people of Suka Beras Village, Perbaungan District, need knowledge about the rights and obligations of every citizen and the legal basis that forms the basis for regulating these problems. Based on this fact, it encourages extension workers to carry out Community Service with a Legal Counseling model entitled Human Rights in the Perspective of Citizenship Education, in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. Keywords: Human Rights, legal counseling, Suka Beras Village

Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Pengerjaan Jalan Hotmix Jurusan Gumarupu-Payagoti Kecamatan Portibi Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Dan CV. Karya Philip Jaya Ikhsanul Baginda Harahap; Danialsyah Danialsyah; Sutarni Sutarni
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i2.7162

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search