<![CDATA[AbstrakTransportasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat modern di Indonesia ini. Bahkan salah satu tanda kemajuan dalam suatu masyarakat adalah lancarnya sistem transportasi yang terdapat di dalam suatu daerah. Disimpulkan bahwa Penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan mobil dengan modus penyewaan menurut pendapat penulis telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Serta hakim memenuhi tuntutan Penuntut Umum. Upaya menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil dengan modus penyewaan yaitu Melakukan pengecekan dan mencari data pelaku, Mencari Pelaklu dan Kendaraan Objek Penggelapan. Upaya-upaya ini kadang mengalami kendala seperti penggunaan KTP palsu oleh pelaku ataupun penggantian plat nomor kendaraan hasil penggelapan, namun hal ini tidak menghalangi pihak penyidik untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pidana dalam putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 816 K/Pid/202 bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judex facti/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Judex facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Kata Kunci : Penggelapan, Mobil, Hutang, Modus, Penyewaan. AbstractTransportation is one of the important elements in the life of modern society in Indonesia. One of the signs of progress in a society is the smooth transportation system in an area. It is concluded that the application of criminal law provisions against the crime of car embezzlement with rental mode in the author's opinion has been appropriate and has been in accordance with the legal facts, both witness statements and defendant statements. And the judge fulfilled the demands of the Public Prosecutor. Efforts to tackle the crime of car embezzlement with the rental mode are Checking and looking for the perpetrator's data, looking for the perpetrator and the object of the embezzlement vehicle. These efforts sometimes experience obstacles such as the use of fake ID cards by perpetrators or the replacement of vehicle number plates resulting from embezzlement, but this does not prevent investigators from uncovering criminal acts that occurred. Legal considerations by judges against crimes in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 816 K/Pid/202 that the reasons for the cassation submitted by the Cassation Petitioner/Defendant in the cassation memorandum are completely contained in the case file, the reasons for the Defendant's cassation cannot be justified, the judex facti/High Court decision which confirms the judex facti/District Court decision has been correct and has not misapplied the law because it has sufficiently considered the juridically relevant legal facts along with the evidence which is the basis for determining the guilt of the Defendant, besides that the reason for the cassation cannot be justified because of the severity of the sentence imposed . This is the jurisdiction of the judex facti which is not subject to examination at the level of cassation. Judex facti has given sufficient consideration regarding aggravating and mitigating circumstances for the Defendant in accordance with Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code. Keywords: Embezzlement, Car, Debt, Mode, Leasing. ]]>
