Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TUAN GURU AS CAMPAIGNERS: POLITICAL PLAYERS AND SELF INTERESTED LEADERS? Ahmad Muhajir
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 12, No 1 (2013)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-banjari.v12i1.450

Abstract

Tulisan ini mengkaji para tuan guru Banjar yang terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kalimantan Selatan. Dengan pilkada gubernur 2005 sebagai studi kasus, penulis ingin menguji apakah para tuan guru tersebut merupakan pemimpin masyarakat dengan kepentingan pribadi semata. Studi ini juga meneliti sejauhmana para ulama Banjar ini mau terlibat dalam kampanye dan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan mereka. Para ulama yang menjadi narasumber adalah mereka yang dilibatkan, baik secara langsung ataupun tidak, dalam usaha menarik suara pemilih oleh empat dari lima pasangan calon yang bersaing saat itu. Penelitian ini menunjukkan bahwa tuan guru yang diteliti memilih cara yang berbeda dalam membantu calon mereka. Ada yang berkampanye begitu rajin di berbagai ajang dan forum baik yang resmi untuk kampanye atau tidak, namun ada pula membatasi diri hanya pada acara-acara tertentu. Mereka mempunyai motif dan pertimbangan masing-masing baik politik maupun ideologis yang membuat mereka melangkah hingga titik tertentu: mereka berhitung secara rasional. Sebagai imbalan atas kesediaan mereka, para calon memberikan sejumlah ganjaran baik untuk pribadi maupun pesantren, pengajian ataupun organisasi yang dipimpin oleh para ulama ini. Penulis menyimpulkan bahwa tuan guru Banjar yang turut serta berkampanye tidak hanya mengusung kepentingan pribadi.
Religion And Election: An Ethnographic Account Of Two Caleg Ustadz Ahmad Muhajir
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.713 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i3.6140

Abstract

 Abstract: In the literature, of many practices that have been analysed in relation to religion, vote buying has received little attention. The existing work tend to normatively analyse religious texts that the authors see fit to vote buying and come up with the expected verdict, namely, Islam prohibits the practice. But there is another important question of whether religious people actually follow the religious guidance on vote buying. This paper is part of a series of empirical studies on the behaviour of religious candidates in an election where vote buying was rampant. Through the case of two Islamic teachers who ran as legislative candidates (caleg ustadz), I show that religion does not necessarily inspire a clean politics. Nevertheless, their case also indicates that religion still functions as a prism to view the election results.  Abstrak: Di dalam literatur, dari sekian banyak praktik yang telah dianalisis dalam kaitannya dengan agama, praktik jual-beli suara dalam pemilu kurang mendapat perhatian. Karya-karya yang ada cenderung secara normatif menganalisis teks-teks agama yang dianggap penulisnya tepat untuk politik uang dan menghasilkan kesimpulan yang telah dapat ditebak sebelumnya, yaitu Islam melarang praktik tersebut. Namun ada pertanyaan penting lainnya, yakni apakah umat beragama benar-benar mengikuti tuntunan agama dalam urusan jual-beli suara dalam pemilu. Tulisan ini merupakan bagian dari rangkaian studi empiris tentang perilaku caleg relijius di dalam konteks pemilu yang sarat politik uang. Melalui kasus dua ustadz yang maju sebagai calon legislatif (caleg), saya menunjukkan bahwa agama tidak serta merta menginspirasi politik yang bersih. Namun demikian, agama tampaknya masih berfungsi sebagai teropong untuk memahami hasil pemilu.
Fatwa Nahdlatul Ulama Tentang Suap Politik Ahmad Muhajir
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 21 No. 2 (2022)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-banjari.v21i2.7677

Abstract

Islamic studies on money politics written in Indonesian rarely analyze the opinions of Islamic social organizations (ormas). Most of the previous researchers conducted their own search for the legal status of money politics, either by referring to the hadith about risywah (bribery) or using a certain Islamic perspective, for example, maqashid as-syari’ah. However, the personal opinions of these researchers, most of them are not very popular, are not as echoed in the public as fatwas issued by major Islamic organizations in Indonesia. In this article, I analyze the fatwa of Nahdlatul Ulama (NU) on the issue of money politics. Apart from being widely known by the Indonesian people and having tens of millions of members, NU has a distinctive fatwa on this issue that uses the concept of intention as a reference. This fatwa when analyzed in detail led to the conclusion that the prohibition of giving a gift to voters turned out to have an exception.