<![CDATA[Penelitian mengenai Status Hukum dari Harta Benda Dan AnakYang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dilangsungkan Secara Agama, jikaditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,adalah suatu perkawinan yang tidak sah. Namun demikian masih ada jalankeluar atau kemungkinan bahwa perkawinan yang telah berlangsung dan tidaksesuai dengan aturan yang ada dalam undang-undang perkawinan menjadi sah,yaitu dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untukdiperoleh penetapan dengan syarat bahwa perkawinan dari para pihak sudahmemenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.Penulis membahas mengenai permasalahan bagaimana status dariperkawinan serta kedudukan hukum dari harta benda dan anak yang lahir dariperkawinan yang tidak dilangsungkan secara agama. Penulis juga membahasmengenai hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dankemudian di terapkan dalam kasus yang ada, dan kemudian dicari solusisehingga tidak ada pihak yang dirugikan.Penelitian yang saya lakukan adalah dengan menggunakan pendekatanStatute Approach yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturanperundang-undangan yang berlaku, sedangkan Metodologi yang digunakandalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu, penelitian hukum yangdilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah para pihak dapatmengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri daerah domisili dari para pihakuntuk diperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga perkawinan yangdilangsungkan menjadi sah. Selain itu untuk permasalahan mengenai hartabenda dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tersebut, makadidapat penyelesaiannya yaitu setelah perkawinan tersebut di sahkan, parapihak dapat kembali mengajukan permohonan lagi ke pengadilan Negerisetempat untuk diperoleh penetapan bahwa harta benda dan anak yang lahirdari perkawinan tersebut juga di sahkan.]]>
