Nurlina Husnita
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Penguatan Konsep Dasar Hukum Penataan Ruang Berdasarkan Fungsi Lingkungan Hidup Nurlina Husnita; Fariz Faza Ghaniyyu
Padjadjaran Law Review Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya perkembangan zaman yang ditandai dengan menjamurnya pembangunan di berbagai belahandunia kerap menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup seperti eksploitasilingkungan besar-besaran yang mengubah bahkan merusak fungsi lingkungan hidup, sehinggalingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Konsep dasar hukum penataan ruangsejatinya menjaga fungsi lingkungan hidup dengan membagi ruang sesuai dengan fungsi danperuntukannya, tetapi pada perjalanannya masih banyak pembangunan yang menyalahi pengaturantersebut. Konsep Pembangunan berkelanjutan memiliki peran besar agar pembangunan yang dilakukantidak merusak fungsi lingkungan hidup. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan gambaranmengenai pengimplementasian konsep pembangunan berkelanjutan yang memperkuat konsep dasarhukum penataan ruang berdasarkan fungsi lingkungan hidup. Metode Penelitian yang digunakan adalahdengan pendekatan yuridis normatif serta metode analisis data menggunakan metode analisis yuridiskualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa pengimplementasian konsep pembangunan berkelanjutan akanmemperkuat konsep dasar hukum penataan ruang sehingga pemanfaatan fungsi lingkungan hidup akanoptimal dan lestari.
Pembaruan Special Defence dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia (Studi Komparasi dengan Malaysia) Nurlina Husnita
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 3 No 7 (2022): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v3i7.176

Abstract

The level of punishment for criminal defamation through electronic media (cyber defamation) in Indonesia is quite high. This is because the Special Defence is rarely referred to in Article 310 Paragraph (3) of the Indonesian Penal Code (KUHP) and the provisions in that article are limited. This study aims to examine the renewal of criminal law related to special defense in cyber defamation crimes in Indonesia by comparing them with the provisions in force in Malaysia. This study uses qualitative juridical data analysis methods and normative juridical research methods against Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended in Law Number 19 of 2016, the Indonesian Penal Code (KUHP), and the Malaysian Penal Code as a material ratio. The results show that Indonesia can adopt the concept of Special Defence from cyber defamation as applicable in Malaysia, by comprehensively regulating it in UU ITE as a "lex specialis" of the Indonesian Penal Code (KUHP) that regulates cyber defamation. This is a manifestation of the benefits of comparative law as a renewal of the Indonesian criminal law system.