Nafisah Muthmainnah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data Maichle Delpiero; Farah Azzahra Reynaldi; Istiawati Utami Ningdiah; Nafisah Muthmainnah
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, pertumbuhan nilai e-commercedi Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia dengan persentase sebesar 78%. Pertumbuhan yang pesat ini tentunya akan melahirkan berbagai permasalahan yang tidak dapat dihindari. Salah satu permasalahan yang mencuat ke publik adalah permasalahan kebocoran data pribadi konsumen. Sayangnya, permasalahan tersebut kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat yang kemudian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi masih rendah. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang secara sukarela memberikan data pribadinya di layanan online marketplace, tanpa mengetahui bahwa data tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merugikan dirinya sendiri. Penelitian ini mengkaji kebijakan privasi online marketplace terkait perlindungan data pribadi dan bentuk pertanggungjawabanonline marketplace secara preventif maupun represif terhadap kebocoran data. Adapun, penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan referensi yang relevan. Selain itu, tulisan ini hadir guna meningkatkan kesadaran pihak-pihak terkait meliputi pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, penyedia layanan online marketplace systemuntuk meningkatkan kualitas perlindungan data pribadi konsumen, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi di era revolusi industri. Kata Kunci: E-commerce, Kebocoran Data, Online Marketplace, Perlindungan Data Pribadi Abstract Following data from the Ministry of Communication and Informatics, Indonesia ranked first as the highest country with e-commerce growth's value in the world is up to 78%. This rapid growth will indubitably give rise to various problems that unavoidable. One of the problems that have risen to the public is data leakage. Unfortunately, data breaches were lack of recognition by the public. It showed the level of public awareness of personal data protection is still low. The reason is, there are still many people who voluntarily provide their personal data in-services online marketplace, without knowing that this data can be misused by irresponsible people so that it can harm themselves. This study examines the privacy policies of online marketplace related to personal data protection and forms of online marketplace preventive and repressive for data leakage. In addition, this research applied a normative juridical approach to the secondary data. Whereas, including primary legal materials in the form of statutory regulations, and secondary legal materials such as books, journals, and relevant references. Furthermore, this paper aims to increase the awareness of related parties, including the government to immediately enacts the Personal Data Protection Bill. Also, service providers online marketplace systems to improve the quality of consumer personal data protection, and the public to increase awareness of the importance of protecting personal data in the industrial revolution era. Keywords: E-commerce, Data Leakage, Online Marketplace, Personal Data Protection
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BIDANG LAGU DAN/ATAU MUSIK BERDASARKAN PP NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK Nafisah Muthmainnah; Praxedis Ajeng Pradita; Cika Alfiah Putri Abu Bakar
Padjadjaran Law Review Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v10i1.898

Abstract

Abstrak Royalti bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada pencipta dan pemilik hak terkait atas ciptaan yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan. Prosedur penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dikenakan kepada suatu karya lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersial sebagaimana telah diatur dalam PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Besaran pengenaan royalti pada tiap – tiap layanan publik yang bersifat komersial diatur dalam SK Kemenkumham Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016. Pengelolaan royalti tersebut dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dibantu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik bertajuk SILM (Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik). Penelitian ini mengkaji prosedur pengelolaan royalti dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik berdampak besar terhadap perlindungan hak cipta dari pencipta dan pemilik hak terkait walaupun diperlukan ketentuan dan mekanisme yang lebih jelas dan spesifik dalam melindungi objek pengenaan royalti. Adapun sistem pengelolaan royalti yang penulis arahkan untuk dibangun ialah sistem berbasis online. Kata Kunci : Lagu dan/atau Musik, LMKN, Royalti, Pusat Data Lagu dan/atau musik, SILM Abstract Royalties aim to provide protection and certainty to creators and owners of copyrights over works that are used for profit. The procedure for withdrawing, collecting and distributing royalties is imposed on a song and/or music that is used commercially as regulated in Government Regulation No. 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties. The amount of royalty imposed on each commercially public service is regulated in the Ministry of Law and Human Rights Decree Number: HKI.2.OT.03.01-02 Year 2016. The management of royalties is carried out by the National Collective Management Institute (LMKN) assisted by the Collective Management Institute (LMK). Based on integrated data in the song and/or music data center entitled SILM (Song and/or Music Information System). This study examines the royalty management procedure and the parties involved in it using normative juridical research with secondary data including primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the presence of PP No. 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties has a major impact on copyright protection of the creators and related rights owners, although a clearer and more specific provisions and mechanisms are needed to protect the object of imposition of royalties. The royalty management system that the author directs to build is and online-based system. Keywords: Song and/or Music, National Collective Management Institute, Royalties, Song and/or Music Data Center, SILM