Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Financial Technology Peer to Peer Lending Ilegal di Indonesia Hani Suriyani; Diva Yohana Margaretha Marbun; Nailla Rahma; Fiona Chrisanta; Inas Zulfa Sulasno
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v9i2.656

Abstract

Abstrak Maraknya penggunaan peer-to-peer lending berbasis Fintech Illegal di Indonesia menimbulkan banyak pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakan peer-to-peer lending berbasis fintech illegal. Fintech illegal memiliki kemampuan dalam mempromosikan nama mereka dengan iming-iming pinjaman suku bunga rendah, pinjaman 1 jam cair, dan lainnya. Di sisi lain, Fintech ilegal seringkali juga melakukan penagihan dengan cara yang kasar hingga penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara fintech illegal tersebut. Penyalahgunaan data pribadi acap kali terjadi apabila konsumen tidak mampu membayar tagihan sehingga data konsumen disebarluaskan dengan maksud untuk menimbulkan itikad membayar konsumen serta seringkali mendapatkan ancaman-ancaman melalui whatsapp, sms, dan telepon. Dengan demikian, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap data pribadi yang disalahgunakan berbasis fintech illegal di Indonesia? Bagaimana regulasi-regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa latar belakang dan permasalahan tersebut, dihubungkan dengan kerangka pemikiran hukum kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, masih ditemukannya ketidakefektifan regulasi dengan masalah tersebut sehingga perlu adanya upaya perlindungan hukum yang jelas bagi konsumen atas penyalahgunaan data pribadi berbasis fintech. Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Financial Technology, Peer to Peer Lending, Data Pribadi, Konsumen Abstract The widespread use of illegal Fintech-based peer-to-peer lending in Indonesia has led to many violations of consumer protection. In fact, there are still many people who use illegal fintech-based P2P lending. Illegal Fintech services have the ability to promote their name with the lure of low-interest loans, loans that are disbursed in 1 hour, and etc. On the other hand, illegal Fintech providers often also collects in a rude way, even to the point of misuse of personal data by the illegal fintech service providers. Misuse of personal data often occurs when consumers are unable to pay bills so that consumers data are disseminated with the intention to make consumers pay and often receive threats via WhatsApp, SMS, and phone calls. Therefore, what is the form of legal protection for consumers against misused personal data based on illegal fintech in Indonesia? How are the regulations governing the protection of personal data. This study uses a normative juridical method by analysing the background and problems, associated with a qualitative legal framework. Based on this research, regulations are still found to be ineffective with this problem so that there is a need for clear legal protection efforts for consumers for the misuse of fintech-based personal data. Keywords: Personal Data Protection, Financial Technology, Peer to Peer Lending, Personal Data, Consumer
Ketidakoptimalan Peran Pemerintah dalam Menegakkan Kebijakan Terkait Penanggulangan Sampah Kiriman yang Tidak Terkendali di Indonesia Hani Suriyani; Diva Yohana Margaretha Marbun; Nailla Rahma; Fiona Chrisanta; Inas Zulfa Sulasno
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v9i2.658

Abstract

AbstrakDari tahun ke tahun sampah merupakan permasalahan utama bagi semua negara di dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan riset, sampah yang timbul kebanyakan berasal dari kegiatan manusia sehari-hari. Begitu pula dengan sampah kiriman yang tiap tahun menjadi permasalahan utama di Indonesia. Ketidaktegasan kebijakan pemerintah menjadi permasalahan utama pula dalam upaya penanggulangan sampah kiriman itu sendiri yang terjadi tiap tahunnya. Tujuan penelitian ini diadakan sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan pemerintah tentang penanganan sampah kiriman di setiap daerah Indonesia yang terkena dampak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan sumber-sumber kepustakaan yang terhimpun dalam data sekunder. Hasil penelitian yang akan dicapai yaitu mengulas ketidakoptimalan pemerintah dalam menegakkan kebijakan terkait penanggulangan sampah kiriman yang tidak terkendali di Indonesia. Kata Kunci: Indonesia, Kebijakan, Pemerintah, Sampah Kiriman. AbstractFrom year to year, waste is a major problem for all countries in the world, including Indonesia. Based on the research, most of the waste that arises came from daily human activities. Likewise, waste shipment is a major problem in Indonesia every year. The indecisiveness of government policies is also a major problem in the effort to overcome the waste shipment itself which occurs every year. The purpose of this study is a form of evaluation of government policies regarding the handling of shipments in each affected area of Indonesia. This research was conducted using normative juridical methods and library sources collected in secondary data. The data collection method was using the qualitative methods, with document studies as its data collection instruments. The results that will be achieved in this research is to review the government's ineffectiveness in enforcing policies related to handling uncontrollable waste shipment in Indonesia. Keywords : Indonesia, Policies, Government, Waste Shipment.