Seventina Monda Devita
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Indonesia terhadap Kontrak Bisnis Internasional Seventina Monda Devita
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 2 No 4 (2021): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 3 juncto. Article 11 of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution states that parties using the Arbitration Clauses are not allowed to bring cases relating to the object of the agreement to the court. Not only that, but courts are also prohibited from accepting cases based on agreements that use the Arbitration Clauses. However, case No. 281/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst and 238/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst actually distorts the concept by examining and adjudicating the agreement contained in the arbitration clause. This could tarnish the face of Indonesian business law given that 90% of international commercial business contracts use arbitration clauses.
Analisis Kasus Putusan Nomor Perkara 136/Pdt.Sus-Phi/2020/PN Jkt.Pst. Ditinjau dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja Seventina Monda Devita; Fourazizah Widyaning Ayu
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 2 No 5 (2021): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT. Sepatu Bata, Tbk. tersandung perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang gugatannya diajukan oleh karyawannya sendiri yang bernama Agus Setiawan. Masalah ini berawal dari Tergugat yang membubarkan departemen tempat Penggugat bekerja beserta melakukan PHK dengan alasan efisiensi. Namun, Tergugat menolak untuk membayar hak ketenagakerjaan penggugat dan malah mengajukan rincian kerugian yang diharapkan digantikan dengan hak-hak ketenagakerjaan Penggugat. Tentu saja tindakan PHK yang dilakukan Tergugat dan penagihan kerugian untuk menggantikan hak ketenagakerjaan tersebut tidak dibenarkan dalam hukum. Dalam paper ini, penulis akan membahasnya dari sudut pandang Hukum Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja.
Perkembangan Hak Pengelolaan atas Tanah Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Seventina Monda Devita
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 2 No 9 (2021): Tema Hukum Agraria
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agrarian Act is a form of protection in the agrarian sector. Agrarian law is the law that regulates land, both in relation to civil and government matters and the institutions authorized to do so. The number of regulations related to land makes the author interested in writing about the development and differences in arrangements between pre Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Units, and Land Registration and after the enactment of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Units, and Land Registration.