Ni Wayan Widya Pratiwi
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Sistem Pengamanan pada Sertifikat Tanah Digital Candya Upavata Kutey Karta Negara; Ni Wayan Widya Pratiwi; Prisca Dwi Maylinda
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 2 No 9 (2021): Tema Hukum Agraria
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the effects of the covid-19 pandemic has altered the workings of the Indonesian people towards the digital world. This harmonizes with the government's agenda of “Making Indonesia 4.0”. Therein lies the acceleration management of the digital development of national infrastructure. Digital soil certificate manufacturing it's a key to supporting government agendas and addressing issues of conventional land. As for the results obtained from this study, it shows that the Blockchain system provides protection against the digital soil certificate because of its decentralized way of doing it using encryption cryptography and descriptions to validate originality data. Thus, the Blockchain is a solutive measure as a means to tackling the digitized problems of national infrastructure
MENELISIK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NASIONAL PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA aditama candra kusuma; Tegar Gempa Nusantara; Ni Wayan Widya Pratiwi
Jurnal Legislatif VOLUME 6 NOMOR 1 2022
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v6i1.23754

Abstract

Pada 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang berdampak besar bagi Indonesia. Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan kala itu adalah banyaknya pemutusan hubungan kerja oleh berbagai perusahaan terhadap karyawannya. Pada situasi yang demikian terjadi pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh PT Indomarco Adi Prima, yang dimana terjadi pemutusan hubungan kerja ini hanya melibatkan satu pihak saja tanpa adanya karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kasus pemutusan hubungan kerja karyawan PT Indomarco Adi Prima dan mengetahui keterlibatan elemen pemerintah terhadap pengaturan kebijakan perancangan Undang-Undang ditinjau dari politik hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus. Teknik analisis data secara kualitatif disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kasus kasus pemutusan hubungan kerja karyawan PT Indomarco Adi Prima masih kurang efektif dan harus menjadi bahan evaluasi dalam pemberlakuannya. Kata Kunci: Kebijakan;Pemutusan; Pemerintah Hubungan Kerja.