Bachtiar Bachtiar
Universitas Pejuang Republik Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR Bachtiar Bachtiar
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 11 No. 2 (2020): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v11i2.36

Abstract

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :Untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima yang diterapkan oleh pemerintah kota Makassar di kawasan Makassar Mall kecamatan Wajo kota Makassar dan Untuk menjelaskan faktor-faktor determinan yakni faktor komunikasi, sumber daya, sikap para pelaksana kebijakan baik aparat pemerintah kota / instansi terkait maupun pedagang kaki lima sendiri serta struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan Wajo kota Makassar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif,. Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah survey. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh pedagang kaki lima yang beroperasi di Makassar Mall kecamatan Wajo khususnya yang resmi tercatat pada Dinas Pasar kota Makassar. Sampel yang ditetapkan dari populasi menggunakan teknik Cluster  Sampling (sampel gugus bertahap), Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara :Observasi, ,Kuesioner terstruktur Wawancara, Dokumentasi, Data yang terkumpul dari hasil penelitian, akan diseleksi dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif-kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah survey. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh pedagang kaki lima yang beroperasi di Makassar Mall kecamatan Wajo khususnya yang resmi tercatat pada Dinas Pasar kota Makassar. Sampel yang ditetapkan dari populasi menggunakan teknik Cluster  Sampling (sampel gugus bertahap), Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara :Observasi, ,Kuesioner terstruktur Wawancara, Dokumentasi, Data yang terkumpul dari hasil penelitian, akan diseleksi dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif-kuantitatif. Implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima sudah tergolong cukup berhasil dilaksanakan oleh pemerintah kota untuk memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas usahanya. Secara umum faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan sikap pemerintah kota serta sikap pedagang kaki lima mempunyai pengaruh secara determinan tergolong sudah cukup mendukung terhadap berhasilnya implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima yang dilaksanakan pemerintah kota dalam wilayah kecamatan Wajo kota Makassar. Meskipun masih relatif terbatas sumber dana operasional dan fasilitas pelayanan publik yang dimiliki pemerintah kota untuk melaksanakan kebijakan pembinaan pedagang kaki lima di lapangan.
FUNGSI KOORDINASI BAPPEDA DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Bachtiar Bachtiar
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 12 No. 1 (2021): EDISI JUNI 2021
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v12i1.38

Abstract

Dengan kapasitas pemerintah yang tidak optimal, disebabkan oleh kuatnya kendali pemerintah pusat dalam pengembalian keputusan melalui berbagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang sangat rinci dan tidak refleksi (bingung). Hal ini dipengaruhi oleh adanya keengganan beberapa instansi Pemerintah Pusat untuk mendelegasikan kewenangan, menyerahkan tugas dan fungsi pelayanan, pengaturan perizinan, pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Seluruh upaya harus dilakukan untuk mencapai tujuan negara atau bangsa yang ditentukan sangat memerlukan perencanaan yang baik. Hal ini menurut pemerintah hendak menjalankan kegiatan-kegiatannya, perencanaan pembangunan ini sangat penting dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk mewujudkan cita-cita reformasi yang telah digulirkan pada tahun 1998. oleh karena itu, Bappeda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dituntut memiliki kemampuan mengenai fungsi koordinasi, yang memadai agar dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi koordinasi Bappeda dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara. Hasil penelitaian ini menunjukan bahwa dalam hal pelaksanaan koordinasi Bappeda, sebagaimana dicermati namun masih kurang dalam mengimplementasi kebijakan sehingga terdapat keluhan dalam pelaksanaannya.Fungsi koordinasi Bappeda dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan masih terdapat kekurang serasian, dalam pelaksanaan koordinasi baik berupa rapat-rapat masih tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan dan juga keterlibatan lembaga-lembaga atau dinas-dinas yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan belum optimal sehingga hubungan kerja masih kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan seperti profesionalisme pegawai, sarana dan prasarana, data dan informasi, serta mekanisme pelaksanaan perencanaan sangat berpengaruh dalam kinerja Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan ke depa