<![CDATA[Pendidikan bukanlah satu-satunya hal yang menjadi tulang punggung pembangunan bangsa, pendidikan tidak bisa berdiri sendiri sebagai kekuatan penggerak bangsa, tapi pendidikan adalah salah satu pondasi pokok pembangunan bangsa, masyarakat yang cerdas, mandiri dan berdikari baru dapat terbentuk ketika rakyat mendapat pendidikan yang cukup dan memberikan wacana bersama. Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan tertinggi di daerahnya masing-masing memegang peranan penuh dalam pengambilan kebijakan. Apakah kebijakan yang diambil itu mampu mengakomodir semua kebutuhan dari rakyat dan bisa menjadi salah satu faktor kemajuan daerahnnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang sejauh mana pengaruh dimensi lingkungan terhadap proses pengambilan kebijakan dalam sektor pendidikan di KotaMakassar dan untuk menjelaskan proses pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan publik dalam sektor pendidikan di Kota Makassar dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan itu sendiri dan oleh nilai-nilai politik yang lebih mencerminkan kehendak atau persepsi penguasa, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan memperlihatkan suasana dominan pengaruh dari kepentingan pemerintah daerah Kota Makassar. Kenyataan tersebut termasuk juga pengaruh dalam proses analisisnya yang cenderung lebih menekankan nilai-nilai dan pandangan sepihak dari Pemerintah Kota Makassar. Lingkungan kebijakan publik dari dimensi sosial mengenai kebijakan dalam sektorpendidikan selama ini cenderung pasif, di mana tidak terdapat persepsi yang sama di kalangan masyarakat mengenai siapa sebenamya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Namun bagi masyarakat yang penting adalah bagaimana kebutuhan akan pendidikan dapat tersedia.]]>
