<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Sinjai dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis lisan yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan. Menurut pendekatan ini diarahkan memberikan gambaran atau mendeskripsikan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 tahun 2013 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.Dalam penelitian ini pihak yang dijadikaninforman adalah pemberi dan penerima Bantuan Hukum di Kabupten Sinjai melaui proses wawncara.Berdasarkan hasil penelitian dan pemabahasan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sinjaisebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No 18 Tahun 2013 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin pada dasarnya sudah cukup baik dimana dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai persyaratan, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum serta pendanaan. Namun mekanisme tersebut belum dapat direalisasikan dengan baik oleh Lembaga Bantuan Hukum Patuh Oi dan Lembaga Bantuan Hukum Sinjai. Hal tersebut karena belum adanya kesepakatan bersama antara pihak Lembaga Bantuan Hukum denngan Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui peraturan Bupati. Dimana rancangan peraturan bupati tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan.]]>
