Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (SEBI)
Nashirun
IAIS SAMBAS
Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM TINJAUAN SYARIAH Nashirun
Sebi : Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (SEBI)
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/sebi.v1i2.148

Abstract

Negara wajib menjamin setiap penduduk menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan produk halal sesuai akidah setiap muslim. Hal ini sejalan dengan hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 yang diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, terutama atas kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan keyakinannya. Berdasarkan UUPK, setiap produsen harus secara trans-paran mencantumkan unsur-unsur setiap makanan yang diproduksi untuk melindungi kepentingan konsumen. Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahaya-kan nyawa manusia. Dalam hal makanan sebenarnya ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau subtansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksud-nya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, makanan yang pada dasar dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti; mencuri, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram
Peran Pemerintah Pada Era MEA Di Kawasan Perbatasan Di Provinsi Kalimantan Barat Nashirun; Iva Ashari Ananda; Iwan Kusnadi
Sebi : Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (SEBI)
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/sebi.v1i2.149

Abstract

Resmi dibukanya Border yaitu Post Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi negara Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Sambas pada khususnya. Pemerintah pusat bekerjasama dengan Kementrian Pembangunan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Harapannya pembukaan PLBN ini bisa men-dorong perekonomi masyarakat Kabupaten Sambas karena arus mobilisasi barang dan jasa bisa keluar masuk dari kawasan perbatasan secara legal.
Co-Authors Iva Ashari Ananda Iwan Kusnadi