Nur Asyiah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EKSITENSI PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA Nur Asyiah
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.843 KB)

Abstract

Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsi-fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Pada saat ini Perkembangan tugas-tugas negara pasca memasuki abad ke 20 menuntut negara semakin aktif dalam pergaulan di dalam masyarakat. Era ini merupakan babakan perkembangan negara yang menuntut negara hukum modern semakin mempunyai banyak kewajiban-kewajiban. Negara tidak hanya dibebani kewajiban sebagai penjaga kemanan dan ketertiban di masyarakat, namun negara juga dibebani berbagai macam kewajiban dalam rangka pencapaian masyarakat sejahtera. Tindakan atau perbuatan pemerintah semakin beragam, baik dalam rangka menjalankan undang-undang, membuat undang-undang, perencanaan, membuat keputusan, termasuk kewenangan bebas. Keputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang. Tindakan ini merupakan tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan funsi publiknya. Memahami tindakan pemerintah dalam membuat keputusan administrasi negara merupakan hal penting untuk menjaga dan melindungi warga negara dari tindakan itu. Tindakan pemerintah melalui organ/pejabatnya ini terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap warga negara.
PERAN PENYIDIK POLRES KOTA LANGSA DALAM MENGUNGKAP PEMBERIAN KETERANGAN PALSU (Studi Laporan Nomor. LP/20/IV/2019/Aceh/Res Langsa) Rizal Ramadhani Fahmi; Wilsa Wilsa; Nur Asyiah
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i1.18

Abstract

Laporan palsu merupakan suatu keterangan yang tidak terbukti kebenarannya atau tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan kepada sesorang tentang suatu kejadian maupun peristiwa. Suatu keterangan adalah palsu jika sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, kecuali jika ini sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak disengaja dalam memberikan keterangan palsu.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan, selain itu juga penelitian melalui studi pustaka.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemberian keterangan palsu telah di atur dalam undang-undang dan mendapatkan hukuman sesuai dengan yang telah di atur dalam undang-undang . Pertanggungjawaban pidana terhadap pemberian keterangan palsu, yang memberikan keterangan dan keterangan tersebut tidak terbukti kebenarannya, maka harus di pertanggungjawabkan dan menjalani proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hambatan dan upaya penyidik dalam mengungkapkan pemberantasan tindak pidana pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh pasangan suami istri yaitu tersangka melarikan diri karena sebelumnya diberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka yang mempunya anak yang masih menyusui, upaya yang dilakukan oleh penyidik yaitu melakukan koordinasi dengan pihak geuchik dan warga sekitar terhadap pemantauan tersangka, penyidik meminta kerabat terdekat dari tersangka untuk menjaminkan dirinya