Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

0.659

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Jurnal Pendidikan dan Konseling Journal of Environmental Science and Sustainable Development Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Global: Jurnal Politik Internasional (Journal of Environmental Sustainability Management)

Andreas Pramudianto, Andreas

Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Author-ID : 4032670

Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

RELATIONSHIP BETWEEN SUSTAINABLE OUTER SPACE LAW AND THE USE OF SATELLITE TECHNOLOGY IN HANDLING MARINE PLASTIC DEBRIS Pramudianto, Andreas
Journal of Environmental Science and Sustainable Development Vol. 2, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Since the discovery of plastic material, which ends up as plastic waste after use and partly enters the sea, it has become a global problem that needs serious treatment. No international agreement exists about handling marine plastic debris. By contrast, national laws have been created to plastic bags and plastic debris. Currently, the existing legal instruments, especially in outer space law, are still traditional and inadequate. A sustainable new paradigm in outer space law is needed, such as the use of satellite technology, such as the COSMOS satellite by RKA Recosmos, for global environmental issues, including the ozone layer, climate change, biodiversity handling of hazardous and toxic waste, and rubbish, including marine plastic. Satellite technology is needed, especially in providing data and information and in observing the movement of plastic waste in the sea. International cooperation is needed to ensure complete and accurate data and information about the spread of marine plastic debris. This study aims to identify and analyze the role of sustainable outer space law in the handling of marine plastic debris using outer space technology such as satellites. The main research is study relations between law of the sea and outer space law. The methodology of this research uses normative legal research. The analysis of this research uses normative and juridical analysis methods. This research show that satellite technology is seldom to use in the study’s marine debris moreover in the international law perspective. Preliminary results show that a sustainable outer space law requires all parties to cooperate and handle marine pollution.

Peradilan Internasional dan Diplomasi dalam Sengketa Lingkungan Hidup Maritim Pramudianto, Andreas
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 4, No 1 (2017): September
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Sengketa maritim terkait lingkungan hidup yang selama ini disidangkan dan diputuskan di beberapa peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), Studi ini mencoba untuk mendeskripsikan kasus lingkungan hidup maritim melalui jalur diplomasi dan peradilan internasional sehingga mampu memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengembangan hukum dan hubungan internasional. Kesimpulan menunjukan bahwa diplomasi dan putusan peradilan internasional telah memberikan dasar dan petunjuk hukum bagi negara-negara dan aktor bukan negara dalam hubungan internasional.

Identifikasi Perjanjian Internasional Global dan Regional Tentang Perlindungan Flora dan Fauna Andreas Pramudianto
Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains Vol 1 No 1 (2020): Jan-Jun 2020
Publisher : ECOTAS

Perjanjian Internasional yang melindungi flora dan fauna telah berkembang sejak lama. Banyaknya perjanjian internasional tersebut baik berupa convention, agreement, protocol dan bentuk lainnya baik yang hard law maupun soft law telah menunjukan bahwa masyarakat internasional tetap peduli pada perlindungan flora dan fauna. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara umum berbagai perjanjian internasional baik soft law maupun hard law yang telah berkembang selama ini baik di tingkat global maupun regional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai bentuk perjanjian internasional terutama yang berkaitan dengan perlindungan flora dan fauna. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis kualitatif dengan pendekatan norma hukum agar sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian internasional untuk melindungi flora dan fauna sudah dikembangkan baik di tingkat global maupun regional. Namun tujuan dan motif dari perlindungan tersebut ternyata memiliki kepentingan yang bermacam-macam terutama baik yang bersifat komersial maupun non-komersial.

THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW AND NATIONAL LAW IN HANDLING MARINE PLASTIC LITTER Andreas Pramudianto
Lampung Journal of International Law Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Faculty of Law Universitas Lampung

The spread of marine plastic litter is increasing and dangerous for habitats and marine living such as the discovery of plastic in fish, sea turtles, whale mammals and even seabirds. To suppress and reduce plastic waste in the sea, one of them is to strengthen the role of law both international, regional and national law. The research objective is to analyze international, regional and national law in the perspective of international law sources to deal with marine plastic litter. The research method in this study is an analytical description based on a normative juridical approach. The results of the study show that international law in the perspective of international law sources has attempted to regulate plastic waste in the sea even though it is limited. Handling of marine plastic litter does not yet have comprehensive regulations or regulated separately. In the other hand, national law becomes important in handling at the respective jurisdiction boundaries, although limited in the application of rules due to the existence of national jurisdiction. Provisional conclusions show that international law still has an important role to play especially in relation to marine plastic litter that crosses national borders or outside national jurisdiction.

PENGATURAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL DALAM UPAYA MELINDUNGI EKOSISTEM TERUMBU KARANG Andreas Pramudianto, SH, M.SI.
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 3: Januari 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.375 KB)

Terumbu karang telah memainkan peran penting dalam kehidupan di perairan tropis. Namun demikian gangguan terhadap ekosistem ini yang dikenal sangat rentan semakin parah. Untuk itulah diperlukan upaya perlindungan terhadap elosistem ini. Salah satunya adalah melalui perangkat hukum. Hukum lingkungan internasional sebagai salah satu perangkat hukum ternyata telah berupaya melindungi ekosistem terumbu karang. Melalui berbagai perangkat hukum internasional yang bersifat hard law maupun soft law, ekosistem ini diharapkan menjadi lebih aman terhindar dari kerusakan dan kepunahan. Studi ini berusaha untuk mengklarifikasi perlindungan ekossitem terumbu karang melalui perangkat hukum internasional yang tersebar dalam berbagai konvensi, agreement, deklarasi, action plan dll. Dari hasil studi ini telah menunjukan bahwa belum ada satupun perjanjian internasional yang secara khusus untuk melindungi ekosistem terumbu karang.

Dari Kyoto Protocol 1997 Ke Paris Agreement 2015 : Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global Dan Asean Menuju 2020 Pramudianto, Andreas
Global: Jurnal Politik Internasional Vol. 18, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Setelah kegagalan di Copenhagen, Denmark pada Conference of the Parties (COP) ke-15 UNFCCC tahun 2009 yang hanya menghasilkan dokumen yang tidak mengikat secara hukum (non legally binding) yaitu Copenhagen Accord, banyak negara serta pihak lainnya merasa pesimis mengenai kepastian masa depan perundingan rezim perubahan iklim. Periode Komitmen ke-II Protokol Kyoto 1997 yang sudah akan berakhir di tahun 2018, membutuhkan kepastian untuk keberlanjutannya. Sementara itu Russia, Jepang dan Kanada sudah menegaskan untuk tidak berpartisipasi dalam Periode Komitemen ke-II. Namun suramnya perundingan rezim perubahan iklim tidak berlangsung lama. Periode Komitmen ke-II Protokol Kyoto 1997 diperpanjang hingga 2020. Sementara itu pengganti protokol ini sudah diadopsi pada COP ke-21 UNFCCC tahun 2015 di Paris, Perancis melalui Paris Agreement 2015 yang akan ditandatangi mulai tahun 2016 hingga 2017. Kini masa depan perundingan perubahan iklim menjadi jelas arahnya dengan dipersiapkannya modalitas, prosedur serta aturan lainnya oleh Ad Hoc Working Group on Paris Agreement (APA) yang akan dioperasionalkan dari tahun 2020 hingga 2030. Dalam menghadapi tahun 2020, diperlukan kesiapan negara-negara anggota UNFCCC dan pihak lainnya termasuk ASEAN. Perubahan keorganisasian ASEAN saat ini diharapkan akan menjadikan peluang untuk lebih berperan aktif dalam menentukan arah masa depan perundingan rezim perubahan iklim di masa mendatang.

Perkembangan Ilmu Lingkungan melalui Pendidikan Tinggi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Andreas Pramudianto
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11831

Ilmu lingkungan merupakan salah satu bidang ilmu yang masih baru. Ilmu ini lahir sebagai respons atas berubahnya kondisi lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan. Ilmu lingkungan telah dipelajari di berbagai perguruan tinggi di berbagai belahan dunia. Sebagai ilmu yang baru, ilmu lingkungan memiliki posisi yang berbeda di perguruan tinggi dengan berbagai status dari mulai matakuliah, jurusan, program studi, departemen, fakultas hingga sekolah. Mempelajari ilmu lingkungan juga akan berhubungan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Namun ini semua perlu didalami dan dikaji lebih mendalam mengenai perkembangan dan perannya. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan dan peran ilmu lingkungan melalui pendidikan tinggi dan kontribusinya dalam mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan terutama di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi pustaka (desk study). Hasil penelitian sementara menunjukan bahwa ilmu lingkungan telah berkembang seiring dan sesuai dengan kondisi lingkungan hidup global. Di perguruan tinggi baik di dunia maupun di Indonesia telah mengajarkan ilmu lingkungan, bahkan menjadi salah satu ilmu yang diminati dan berkembang saat ini. Selain itu ilmu lingkungan memiliki peran penting dalam sumbangan pemikirannya bagi Indonesia dan dunia serta untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Flora dan fauna pada ekosistem lahan gambut dan status perlindungannya dalam hukum nasional dan internasional Andreas Pramudianto
Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management) JPLB, Vol 2, No 3 (2018)
Publisher : Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) se-Indonesia bekerjasama dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB (PPLH-IPB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36813/jplb.2.3.185-199

Ekosistem gambut sangat berperan dalam kehidupan bumi dan memiliki beberapa fungsi penting seperti ekologis, ekonomi dan sebagainya. Keanekaragaman hayati (flora dan fauna) ekosistem gambut cukup tinggi. Beberapa jenis flora seperti ramin dan jelutung rawa, serta jenis fauna seperti buaya, orang utan dan ikan ditemukan di ekosistem gambut. Status perlindungan terhadap flora dan fauna diatur dalam perangkat hukum nasional (Undang-undang dan Peraturan pelaksanaan). Perangkat hukum internasional yang bersifat hard law seperti Convention on International on Trade in Endangered Species for Wildlife Flora and Fauna (CITES 1973) mengatur flora dan fauna yang diperdagangkan. Perangkat non hukum seperti International Union Conservation for Nature (IUCN) Red Data List mengatur status flora dan fauna. Artikel ini menggambarkan status flora dan fauna pada ekosistem gambut serta upaya perlindungannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa pohon ramin dan buaya diatur dalam CITES 1973. Beberapa jenis flora dan fauna lainnya termasuk dalam IUCN Red Data List dengan berbagai status seperti terancam, langka, dan sebagainya. Harapan dari penelitian ini adalah dapat menggambarkan keberadaan flora dan fauna di ekosistem lahan gambut terutama dari aspek hukum nasional dan internasional.

Co-Authors

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search