I Gede Arya Wiradnyana
STAHN Mpu Kuturan Singaraja

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DENGAN SANKSI KASEPEKANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Gede Yoga Satriya Wibawa; I Gede Arya Wiradnyana
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 1, No 1 (2017): Pariksa – Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v1i1.648

Abstract

Penelitian tentang implementasi hukum adat dengan sanksi kasepekang ditinjau dari perspektif HAM ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) latar belakang dijatuhkannya sanksi kasepekang, (2) aturan sanksi kasepekang (3) hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang yang terkena sanksi kasepekang, dan (4) posisi sanksi kasepekang ditinjau dari perspektif HAM. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian hukum kasepekang ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa: (1) latar belakang seseorang dikenakan pada sanksi kasepekang umumnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap awig-awig desa adat, akibat tidak membayar iuran/paturunan di desa pakraman, dan penyalahgunaan wewenang desa pakraman. (2) Penjatuhan sanksi berupa kasepakang kepada warga mengacu pada aturan yang mengatur mekanisme pemberian sanksi, tahapan pemberian sanksi, hak dan kewajiban penerima sanksi, hingga lamanya sanksi tersebut diberlakukan. (3) Terhadap si penerima sanksi kasepekang melekat hak-hak: memanfaatkan setra (kuburan) banjar atau desa pakraman memanfaatkan tempat suci dan fasilitas lain milik banjar atau desa pakraman, memanfaatkan tempat suci untuk tujuan khusus, dilakukan atas seizin prajuru banjar. Selama dalam masa kasepekang, pihak yang dikenakan sanksi adat kasepekang berkewajiban mengadakan pendekatan kepada krama banjar guna mengupayakan penyelesaian permasalahan yang dihadapi. (4) Ditinjau dari sudut HAM, beberapa kalangan menilai bahwa sanksi kasepekang dinilai melanggar HAM karena sanksi kasepekang terhadap seseorang, itu berarti orang yang bersangkutan tidak diajak bertegur sapa atau berkomunikasi padahal dalam rumusan HAM terkait dengan hak atas kebebasan informasi menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS) DI SDN 1 GITGIT DALAM MENUMBUHKAN BUDAYA MEMBACA PADA ANAK I Gede Arya Wiradnyana
Widyacarya: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.356 KB) | DOI: 10.55115/widyacarya.v2i1.60

Abstract

Research on the analysis of the implementation of the school literacy program in SDN 1Gitgit aims to describe: (1) implementation of the school literacy program in relation to thegrowth of reading culture, (2) obstacles to the implementation of the school literacy program,(3) efforts to address the obstacles of the school literacy program. This research is a qualitativedescriptive study. Data were collected by interview and observation. Data analysis was done byqualitative descriptive method. The results of research on the implementation of the school literacyprogram at SDN 1 Gitgit shows that: (1) the implementation of school literacy program is stillat the stage of familirization and has not been able to foster a reading culture in students; (2)obstacles to the implementation of the school literacy program program are: (a) lack of knowledgeof school management; (b) lack of teacher exemplary; (c) low awareness of students to returnbooks; (d) inadequate funding of school literacy activities; and (e) lack of focus of students incarrying out the reading activity 15 minutes. The effort to handle the obstacles of the schoolliteracy program is done by: (a) developing the program in a sustainable manner and involvingall school members; (b) optimize library management in schools and facilities in it, and (c)provide guidance to students to return the book in its place after 15 minutes of reading a book inthe library