<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang berisi tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi pada narapidana dalam rangka pencegahan dan penaggulangan penyebaran covid-19. Ini dikarenakan kondisi rutan yang tidak memadai untuk melakukan physical distancing. Namun belum setahun berjalan, sudah ada 2 narapidana yang kembali lagi melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah pengulangan kejahatan oleh narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi di Polrestabes Semarang. Rumusan masalah yang diambil oleh Penulis adalah Peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah pengulangan kejahatan oleh narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi di Polrestabes Semarang, Faktor apa yang mempengaruhi Peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah pengulangan kejahatan oleh narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Manajemen, Teori Peran dan Teori Pencegahan Kejahatan. Konsep yang digunakan yaitu Konsep Bhabinkamtibmas, Konsep Kamtibmas dan Konsep Bimbingan Penyuluhan. Penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Polrestabes Semarang menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif analisis, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menemukan bahwa kegiatan Bhabinkamtibmas dalam mencegah pengulangan kejahatan belum berjalan lancar karena terdapat indikator yang tidak terpenuhi, peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah pengulangan kejahatan di wilayah Polrestabes Semarang dipengaruhi oleh dua faktor pendukung dan empat faktor penghambat. Sehingga upaya yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil penelitain, penulis menyarankan agar Bhabinkamtibmas melakukan monitoring berkala dalam mengawasi narapidana yang tinggal di masing-masing desa binaannya guna mencegah pengulangan kejahatan.]]>
