Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Actualization Of Indonesian Immigration Policy Related To Human Rights For Refugees In Indonesia Melina Tri Asmara; M. Alvi Syahrin
Journal of Law and Border Protection Vol 1 No 2 (2019): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v1i2.174

Abstract

Over the past three decades, the nationality of eradicating its Rohingya, a persecuted discrimination against the Rohingya, who are a Muslim minority in Myanmar, has forced thousands of people to seek safety in countries such as Indonesia, Malaysia, Bangladesh and Thailand.. At its peak in 2015 Thailand, Malaysia, and Indonesia initially encouraged refugees who had already reached the coast, but with the work of local and international organizations, Indonesia, Malaysia and Thailand then held a consultation meeting in Putrajaya, Malaysia. During these negotiations, Indonesia and Malaysia finally agreed to provide humanitarian assistance to 7,000 illegal immigrants who were illegal to stay for one year (Ministerial Meeting, 2015). According to data from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 1,346 refugees from Myanmar and Bangladesh entered Indonesian waters in May 2015. The refugees were resettled in two places in the Aceh region.UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) appreciates the intention of Indonesia and Malaysia for their willingness to help temporarily accommodate their Rohingya refugees. Based on the change in attitudes of Indonesia and Malaysia, a statement has emerged regarding the welfare and safety of Rohingya refugees for the next few years and how Indonesia can handle problems with third countries for its Rohingya refugees. The lack of solutions related to systematic violence, denial of citizenship for the Rohingya people, and the absence of a cohesive regional framework for migration means that there is a lack of protection space regarding refugees in the protection of their social status. Therefore there is a need for a solution in the future in dealing with several policies that are only temporarily intended as a weak solution related to overcoming the prolonged situation of Rohingya refugees
SAMBUT G20 DENGAN TRANSFORMASI PARADIGMA GLOBAL PADA KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN Melina Tri Asmara
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v5i2.329

Abstract

KTT G20 tentunya memiliki dampak ekonomi yang sangat besar terhadap ekonomi dunia tak terkecuali di Indonesia. Dengan tema yang diusung Indonesia pada tahun ini yaitu “Recover Together, Recover Stronger”. Dasar adanya tema tersebut adalah pemerintah Indonesia berupaya untuk mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan adanya G20 sendiri diharapkan dapat memberi kesempatan Indonesia untuk dapat bekerja sama dengan berbagai negara. Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik bagi para investor asing yang lebih bersifat terbuka dan kompetitif, Pemerintah Indonesia mewujudkan komitmennya dalam Paket Kebijakan Ekonomi dimana pada segi Keimigrasian yang berfungsi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Imigrasi menunjang Paket Kebijakan Ekonomi tersebut dengan membuat sebuah kebijakan baru untuk menunjang kemudahan Warga Negara Asing dalam melakukan investasi di Indonesia, Kebijakan Warga Negara Asing dalam melakukan Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 maupun kebijakan terkait Warga Negara Asing yang melaksanakan kegiatan pada event G20. Adanya pembaharuan kebijakan tersebut, menjadikan kesadaran akan adanya perubahan paradigma atau perubahan perlahan pola pikir Keimigrasian mengenai kondisi ekonomi global yang semakin dinamis.