Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI PADA KANTOR PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA Worung, Yefie Ignasia; Morasa, Jenny; Tinangon, Jantje
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 6, No 1 (2015): Goodwill Vol. 6 No. 1 Juni 2015
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v6i1.8448

Abstract

The central government is a party that is given the responsibility and rights to run the government systems, and social services to the society. In order to fulfill these duties, central government needs a system that can assist the government in carrying out its functions. Accounting Institution System is one embodiment of the systems of government that regulate the flow of goods, services and funds into supporting the implementation of the government's job. The purpose of this study is to analyze the suitability of the SAI management system procedures and regulations, analyze the course of the reconciliation process, and analyze the use of information systems related to Accounting Institution System on BKKBN SULUT. The analytical method used is descriptive comparative method which is a method for finding answers fundamentally about causation by analyzing factors of occurrence or the appearance of certain phenomena. The results showed that the organizational structure has described the separation of responsibilities and authority, especially the things related to the SAI that consist of SAK and SIMAK-BMN, the implementation of the SAI in BKKBN SULUT has not been fully implemented in accordance with applicable regulations, both internal and external reconciliation generally been accomplished by the procedure and only experienced by technical errors, while the information relating to the SAI system has been implemented properly and structured.
PENGUKURAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET (DPKPA) KABUPATEN MINAHASA SELATAN Suoth, Novelya; Tinangon, Jantje; Rondonuwu, Sintje
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 1 (2016): JE Vol.4 No.1 (2016) Hal. 504-623
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.448 KB) | DOI: 10.35794/emba.4.1.2016.11759

Abstract

Pembangunan Daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan Kinerja Keuangan pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 rata-rata diatas 100%. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif. Sedangkan secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 kurang efisien dikarenakan pengeluaran daerah yang masih tinggi jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Sebaiknya pimpinan  DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan  mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan  juga melakukan skala prioritas dalam penentuan anggaran pembelanjaan di daerah. Kata kunci : efisiensi, efektivitas, pengelolaan keuangan, daerah
ANALISIS BIAYA KUALITAS DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN PADA CV AKE ABADI MANADO Sandag, Nefriani Ester; Tinangon, Jantje; Walandouw, Stanley Kho
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 2 (2014): Jurnal EMBA, HAL 1212-1338
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.302 KB) | DOI: 10.35794/emba.2.2.2014.4721

Abstract

Kualitas produk senantiasa harus diperhatikan perusahaan untuk dapat bertahan di tengah persaingan. Kualitas dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Mengukur kualitas secara kuantitatif memunculkan istilah biaya kualitas. Biaya kualitas pada CV Ake ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap profit perusahaan, dimana dengan mengalokasikan lebih besar biaya pada pengendalian dan penilaian akan mengurangi biaya kegagalan sehingga berdampak pada profit yang semakin meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya kualitas dalam meningkatkan profitabilitas pada CV Ake Abadi Manado. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dan menggunakan EBIT sebagai tolok ukur profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan dari tahun 2011 sampai 2013 total realisasi biaya kualitas khsusnya biaya pengendalian terus meningkat, untuk biaya kegagalan dari tahun 2011 sampai 2013 selalu menurun. Nilai EBIT sendiri cukup banyak dipengaruhi oleh besarnya biaya kualitas secara keseluruhan, dan perusahaan harus memberikan perhatian yang cukup besar terhadap alokasi biaya-biaya tersebut, karena hasil penelitian ini membuktikan bahwa biaya kualitas yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, memiliki efek yang cukup besar terhadap peningkatan profit dimasa yang akan datang. Manajemen sebaiknya lebih memperluas perbaikan mutu tidak hanya pada proses produksi, malainkan juga kepada aktivitas-aktivitas pemasaran, misalnya pada proses pengepakan, iklan, metode penjualan, distribusi dan pengiriman produk, harus dievaluasi dengan tujuan memperbaiki kualitas total dan layanan bagi para pelanggan. Kata kunci: biaya kualitas, profitabilitas
ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG Dien, Astria Nur Jannah; Tinangon, Jantje; Walandouw, Stanley
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 3, No 1 (2015): Jurnal EMBA, HAL 474- 591
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.127 KB) | DOI: 10.35794/emba.3.1.2015.7245

Abstract

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan serta menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada pengguna. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Pendapatan Kota Bitung dianalisis dari LRA tahun anggaran 2009-2013. Metode yang digunakan  yaitu deskriptif  kuantitatif dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Data diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif, namun tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja secara keseluruhan kurang efisien dikarenakan penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi. Diharapkan pimpinan Dinas Pendapatan Kota Bitung lebih mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk  memperbaiki pengelolaan dalam penggunaan anggaran belanja agar lebih ditingkatkan efisiensinya. Kata kunci: efektivitas, efisiensi, kinerja keuangan
PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Lalombombuida, Socrates; Tinangon, Jantje; Wokas, Heince
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2, No 1 (2014): Jurnal EMBA, HAL 01 - 122
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.069 KB) | DOI: 10.35794/emba.2.1.2014.3558

Abstract

Akuntansi  pemerintahan,  termasuk  di  dalamnya  akuntansi  untuk organisasi nirlaba (organisasi nonprofit), adalah bidang akuntansi yang berkaitan  dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya. Penelitian ini menggunakan informasi dari sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi pendapatan dan data kuantitatif berupa laporan keuangan dalam hal ini laporan realisasi anggaran DPPKAD Pemkab Talaud. Semua penerimaan daerah untuk pelaksanaan urusan Pemda dikelola dalam APBD dan PP No.24 Tahun 2005 tentang SAP yang memberikan deskripsi cukup jelas mengenai pendapatan. Dalam SISDUR secara operasional, Pemkab Talaud menggunakan aplikasi SIMDA dilakukan melalui proses pada sistem yang selanjutnya langsung memproses laporan keuangan. Pemkab Talaud telah mencatat dan melaporkan seluruh pendapatan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni PP No.24 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 tahun 2007. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar PAD. Ketika suatu daerah memiliki PAD yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya. Selain itu, perlu adanya SDM  yang memiliki spesialisasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan SKPKD. SDM ini dapat diperoleh dengan perekrutan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang memadai dan sebaiknya diberikan bimbingan serta pelatihan teknis kepada SDM yang ada. Kata kunci: akuntansi pendapatan, kemampuan daerah.
ANALISIS PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG Frasawi, Jusuf Habel; Tinangon, Jantje; Warongan, Jessy D. L.
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v12i2.37427

Abstract

This study aims to analyze how the Special Autonomy Fund is managed in the Sorong Regency Government, as well as to analyze the obstacles and efforts in managing the Special Autonomy Fund in the Sorong Regency Government. The research method used is a qualitative research method with a case study approach. Key informants who were interviewed with specific considerations and goals. Triangulation technique is used to test the validity of data and data sources. The transcript data described from the interview results were analyzed using analytical methods consisting of providing themes / coding, conceptualizing scientific statements and interpreting them in narrative form.The results showed that the Special Autonomy Fund (DOK) management mechanism was in accordance with the applicable provisions, namely the Governor Regulation of West Papua Province No. 53 of 2018 concerning the Management and Administration of the Special Autonomy Fund in West Papua Province. However, the management of the Special Autonomy Fund in Sorong Regency still found several obstacles, namely external, bureaucratic and communication constraints. Meanwhile, efforts to overcome these obstacles are communication and bureaucratic efforts.
Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 Tahun 2010 Terhadap Belanja Tak Terduga di Masa Pandemi COVID-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara lengkong, Fetty; Tinangon, Jantje
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol 5, No 2 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional Autonomny currently requires Regional Governments to be able to regulate and manage regional finances wisely. In a state of the COVID-19 pandemic, the government must also design in such a way as to be able to make purchases using the Unexpected Expenditure Budget in the APBD which in normal conditions is rarely done. This study aims to evaluate the application of Government Accounting Standards Government Regulation No. 71 of 2010 on Unexpected Expenditures at the Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province. The research will be carried out using descriptive qualitative methods to describe how the accounting application occurs. The results of the study indicate that the application of accounting is in accordance with PP No. 71 of 2010. For existing financial statements and so on, the Regional Industry and Trade Office of the North Sulawesi Province must always be guided by existing regulations, in order to produce effective regional financial management.
Pengelolaan keuangan desa pada Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Longdong, Regina Francina Pnielia; Tinangon, Jantje; Walandow, Stenly Kho
Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Yayasan Widyantara Nawasena Raharja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58784/rapi.373

Abstract

Village financial management is a crucial instrument for ensuring accountability, transparency, and efficiency in rural development. Since the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, local governments have been granted broader authority in managing funds, including the Village Fund Allocation (ADD). However, challenges related to community participation, administrative discipline, and reporting timeliness remain. This study aims to analyze the financial management of Sea Village, Pineleng District, Minahasa Regency, based on the Ministry of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews with village officials, documentation of financial reports, and direct observation. The analysis followed Miles and Huberman’s (1994) interactive model, covering data reduction, display, and conclusion verification. The findings indicate that while the financial management process in Sea Village generally follows the required stages—planning, implementation, administration, reporting, and accountability—several weaknesses persist. These include limited community involvement in planning, delays in fund disbursement, inaccurate financial records, late submission of reports, and weak internal oversight. The study highlights the importance of strengthening human resource capacity, enhancing digital-based financial systems, and promoting citizen participation to realize good governance principles in village financial management.