Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legislatif Mimbar Hukum
Asvini Puspa
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Standar Ganda Penyidik dalam Menerapkan Diskresi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi di Internet Eka Padmahantara; Asvini Puspa
Jurnal Legislatif VOLUME 5 NOMOR 1 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Referring to Article 24 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Law (KUHAP), detention is imposed on criminal suspects with criminal threats over 5 (five) years. However, on the basis of discretion authority of the police, the police in granting detention for pornography crimes with criminal threats over 5 (five) years, often acting outside of the provisions of applicable laws and regulations. Discretion is actually a long process, which boils down to the final result of taking the act. Decisions on the use of discretionary authority need to be reviewed starting from the beginning of the decision-making process of the use of the board of directors, namely the basis of the investigation. To find out, paradigmatic studies try to elaborate in more detail, refine, and clearly. The difference gradations will be shown to the level of ontology, epistemology, and methodology. The findings will explain that the investigator's understanding of discretion and its application is influenced by the paradigm that overshadows it. Keywords: Detentio;.Discretion; Paradigm; Pornographic. Abstrak Merujuk Pasal 24 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan dikenakan terhadap tersangka tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun. Namun, atas dasar kewenangannya, kepolisian seringkali bertindak di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan penggunaan kewenangannya tersebut perlu ditelaah mulai dari awal proses penentuan keputusan penggunaan kewenangannya tersebut, yaitu dasar pemikirian para penyidik. Untuk mengetahuinya, telaah paradigmatik mencoba menguraikan secara lebih rinci, halus, dan jelas. Gradasi perbedaan akan diperlihatkan hingga tataran ontologi, epistemologi, dan metodologinya. Penelitian ini menggunakan tradisi penelitian kualitatif dengan metode penelitian normatif dan pendekatan hukum komparatif. Hasil temuan akan menjelaskan bahwa pemahaman penyidik mengenai diskresi dan penerapannya dipengaruhi oleh paradigma yang menaunginya. Kata Kunci: Diskresi; Paradigma; Penahanan;.Pornografi.  
PENYEMPURNAAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN TAGIHAN PAJAK PADA PROSES KEPAILITAN Asvini Puspa; Firman Darajat
Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i0.11459

Abstract

Abstract Indonesian regulation upholds justice as a principle, including when conducting tax regulation and bankruptcy law. A conflict of justice principles arises when a taxpayer is declared bankrupt, the receiver’s authority in carrying out a general confiscation can only apply to the assets of the debtor. Article 104 (4) of the Limited Liability Company Law confirms that the board of directors (BOD) can not be personally liable for the company’s bankruptcy, specifically if it does not occur as a result of their negligence. However, Article 32 (2) of the Law on General Provisions and Tax Procedures states the tax authorities still have the authority to do collections on the BOD as long as there are still tax arrears of the debtor. It comes near injustice for the other preferred creditor. Additionally, it puts the Receiver in a deadlock because the debtor’s tax identity (NPWP) can not be deactivated because it still has tax arrears. This study aims to provide another point of view for strengthening the justice principle for the settlement of tax bills in the bankruptcy process. The result of the study states that the Indonesian bankruptcy and tax law need to be updated to align with the justice principle. Abstrak Regulasi di Indonesia menjunjung keadilan sebagai prinsip, termasuk dalam hukum perpajakan maupun kepailitan. Benturan prinsip keadilan terjadi saat wajib pajak dinyatakan pailit, kewenangan Kurator dalam melakukan sita umum hanya terbatas harta debitur, secara khusus ketentuan dalam Pasal 104 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas juga menegaskan bahwa direksi selaku pengurus tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang kepailitan terjadi bukan karena kelalaiannya. Di sisi lain, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa fiskus pajak masih dapat melakukan penagihan kepada pengurus sepanjang masih terdapat tagihan pajak atas debitur Pailit. Regulasi tanpa batasan tersebut menimbulkan kesan ketidakadilan dari penagihan pajak selaku kreditur preferen yang dapat mengejar penagihan sampai dengan pengurus dari debitur yang telah dinyatakan pailit, hal mana tidak dimiliki oleh kreditur preferen lainnya. Selain itu, kebuntuan juga dihadapi Kurator karena tidak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP karena masih adanya utang pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan guna penyempurnaan prinsip keadilan dalam penyelesaian tagihan pajak pada proses kepailitan. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlu adanya penyempurnaan regulasi guna mencapai sinkronisasi prinsip keadilan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepailitan di Indonesia.
Co-Authors Eka Padmahantara Firman Darajat