Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Mega Puspa Kusumojati
Mahasiswa
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN BADAN PERTANAHAN DALAM MEREDUKSI KONFLIK DAN PERKARA SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI Mega Puspa Kusumojati; Abraham Ferry Rosando
COURT REVIEW Vol 1 No 03 (2021): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini penulis membahas Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mereduksi perkara dan konflik sengketa tanah melalui mediasi. Pernyataan publik tentang permintaan yang tak sejalan dengan suatu yang bernilai disebut dengan sengketa, perselisihan yang memiliki sifat yang besar seperti perselisihan antar golongan maupun kelompok. Adanya ketidakjelasan norma dan sengketa maupun konflik tak diatur secara jelas dalam peraturan Kementrian Agraria/Tata ruang yang menjadi dasar penulisannya kemudian jadi wewenang instasi lain sehingga menciptakan persepsi lain dalam Peraturan Menteri Agraria/Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 11 ayat 4 mengenai masalah yang bukan kewenangan kementerian dalam kasus pertahanan diselesaikan. Peraturan Menteri Agraria/Tata Usaha Nomor 11 Tahun 2016 tak mengatur penyelesaian sengketa maupun konflik dalam wilayah hukum pidana yang mempunyai prosedur yang tak sama sehingga diselesaikan dengan landasan undang-undang pidana. Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk selaku mediator dalam Peraturan Agraria/Tata Usaha Nomor 11 Tahun 2016 guna memproses penyelesaian kasus pertanahan dalam penanganan mediasi menyelesaikan sengketa maupun konflik yang didasari laporan Tata Usaha kantor Badan Pertanahan Nasional terdapat dua jenis laporan yakni inisiatif kementerian dan pengaduan masyarakat. Upaya dilakukan dalam hal ini Kementerian Agraria/Badan Pertanahan melakukan evaluasi dan pengkajian ulang Peraturan Menteri Agraria/Tata Ruang Pasal 11 ayat (4) dapat menerapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lebih spesifik tidak menimbulkan kesalahan pemaknaan pada penyelesaian sengketa dan konflik bagi masyarakat pengajuan gugatan pengadilan membutuh waktu yang lama dan mengeluarkan banyak biaya maka mediasi Badan Pertanahan menggunakan pendekatan persuasif dengan menitik beratkan pada Win – win solution untuk kedua pihak dengan berdasarkan pada prinsip keadilan.
PERAN BADAN PERTANAHAN DALAM MEREDUKSI KONFLIK DAN PERKARA SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI Mega Puspa Kusumojati; Abraham Ferry Rosando; Tomy Michael
COURT REVIEW Vol 1 No 1 (2021): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research seeks to discuss the role of the National Land Agency in reducing land disputes and conflicts through mediation. A dispute refers to a public statement regarding a claim that is inconsistent with something of value. Meanwhile, a conflict refers to disagreement which is macro in nature, for example, a conflict between communities or groups. Based on the Regulation issued by the Ministry of Agrarian Affairs/Spatial Planning, there is a statement about institutions. This invokes vagueness of norms which is not clearly regulated concerning what kind of dispute and conflict falls under the authority of other institutions, resulting in another interpretation found in Article 11 paragraph (4) of the Regulations of the Ministry of Agrarian Affairs/Spatial planning Number 11 of 2016 concerning the settlement of land disputes which are not under the authority of the ministry. The process of resolving land disputes by the National Land Agency as a mediator as stated in the Regulation of the Ministry of AgrarianAffairs Number 11 of 2016 concerning the settlement of land disputes, mediation for disputes, and conflict resolution based on reports from the Administration section at the National Land Agency is categorized into two types; by the Ministry initiative and by the public complaint. Efforts made by the Ministry of Agrarian Affairs/ Land Agency can be in form of evaluation and review towards the Regulation of the Ministry of Agrarian Affairs/Spatial planning Article 11 paragraph (4) which can be applied according to community needs which specifically does not cause misinterpretation in resolving disputes and conflicts. From the community perspective, lawsuits take a long time and cost a lot of money. Therefore, mediation by the National Land Agency using a persuasive approach and focusing on a win-win solution for both parties based on the principle of justice is preferred.
Co-Authors Abraham Ferry Rosando Abraham Ferry Rosando Tomy Michael