Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : UIR LAW REVIEW

Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia Situngkir, Danel Aditia
UIR Law Review Vol 2 No 02 (2018): UIR Law Review, Oktober 2018
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9.114 KB) | DOI: 10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1548

Abstract

The presence of permanent the International Criminal Court is a realization of the efforts of the international community to provide protection against human rights from extraordinary crimes against humanity. The court established under the Rome Statute has been ratified by 123 countries. Indonesia is not a country which ratified the Rome Statute which came into force on 1 July 2002. The issues to be discussed in this paper are the jurisdiction of the International Criminal Court compared to the Indonesian Human Rights Court and the urgency of the roma statute in relation to sovereignty for Indonesia. The research method is done by normative juridical approach with data collection method through literature study which then analyzed as a legal issue to discuss urgency of ratification of roma statute for Indonesia. From the discussion it is concluded that the jurisdiction of the International Criminal Court is more complete than the Human Rights Court in Indonesia and the urgency of ratification of rome statute if associated with the sovereignty of the state should not be feared because the court only to complete as complementary principles in the statutes of Rome.
Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia Danel Aditia Situngkir
UIR Law Review Vol. 2 No. 2 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9.114 KB) | DOI: 10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1548

Abstract

Kehadiran Pengadilan Internasional permanen merupakan realisasi dari upaya masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari kejahatan-kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan. Pengadilan yang didirikan berdasarkan Statuta Roma tersebut telah diratifikasi oleh 123 negara. Indonesia tidak termasuk negara yang meratifikasi statuta roma tersebut yang telah mulai berlaku sejak 1 Juli 2002. Permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini adalah yurisdiksi Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dibandingkan dengan Pengadilan Ham di Indonesia dan urgensi statuta roma dalam kaitan dengan kedaulatan bagi indonesia. Metode Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisa sebagai suatu isu hukum untuk membahas urgensi ratifikasi statuta roma bagi indonesia. Dari pembahasan disimpulkan bahwa Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional lebih lengkap dari Pengadilan HAM di Indonesia dan urgensi ratifikasi statuta roma jika dikaitkan dengan kedaulatan negara tidak perlu dikhawatirkan karena mahkamah hanya untuk melengkapi sebagaimana prinsip komplementaris dalam statuta roma.