Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, STISIPOL RAJA HAJI Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Maria Rosarie Harni Triastuti
Jurusan Ilmu Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
Humanities Education Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Listrik, Telepon dan BBM di Tahun 2003 : Disintegrate System Model of Public Policy Toward Organizational Learning and Policy Change Maria Rosarie Harni Triastuti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2003): Jurnal Administrasi Publik, Tahun 2, Nomor 1, April 2003, ISSN 1412 - 7040
Publisher : Centre for Public Policy and Management Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.279 KB)

Abstract

Kebijakan publik merupakan seperangkat keputusan–keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh aktor-aktor publik dan diarahkan pada tujuan tertentu serta sekaligus digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu cara untuk memahami proses formulasi pembuatan kebijakan adalah dengan memahami karateristik dari regime politik dan sistem politik yang ada. Atau dengan kata lain setiap kebijakan publik selayaknya memperhatikan karateristik sistem politik dan keterkaitannya dengan masyarakatnya. Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, sebuah kebijakan public seoptimal mungkin mengakomodasi berbagai kepentingan stakeholdernya.Dalam kasus formulasi kebijakan kenaikan tarif listrik telepon dan BBM dapat kita telaah bagaimana dinamika kompetisi berbagai aktor politik (policy stakeholder) yang memperjuangkan kepentingannya. Sesuai dengan karateristik regime politik dan sistem politiknya, ada kecenderungan bahwa supra struktur politik regime politik yang berkuasa selalu memenangkan kompetisi kepentingan politiknya dengan mengabaikan impact dan effect kebijakan terhadap masyarakatnya.Dari kasus ini kita mendapat pelajaran bagaimana seharusnya kebijakan publik (baik substansi maupun proses politiknya) lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Rekonsiliasi Nilai Demokrasi dan Birokrasi dalam Proses Formulasi Kebijakan Publik Maria Rosarie Harni Triastuti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2003): Jurnal Administrasi Publik, Tahun 2, Nomor 2, Oktober 2003, ISSN 1412 - 7040
Publisher : Centre for Public Policy and Management Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.245 KB)

Abstract

The process of Public Policy Formulation is filled with paradoxical relations between democracy and bureaucracy. This paper starts by illustrating the paradoxical relations between democratic values and bureaucratic values. Then the author suggests a mechanism for reconciliation between these two values. The first precondition for the success of the mechanism is the positioning of the relationship between government and society in the formulation of public policy. The government role should be changed into its previous role as agent, while the role of the society should replace the government as the principle. The second precondition is the dialogical democratic atmosphere which is the dialogical process between policy maker and policy stakeholder. Conceptual reconciliation will succeed if the bureaucracy and society are mature and independent. Furthermore empirically reconciliation must be supported by reciprocal and equal communication between public administrations and the public, mechanisms for checks and balances, strong civil society and responsive and dynamic beureaucracy. Pluralism is important in Public Policy Study. When democracy is strongly incorporated into public policy formulation, pluralism could potentially cause conflict or form the basis for democratic processes. The next important issues are social justice and gender justice. Both are important, especially in public policy study which is developed in the framework of democratization with the values of freedom, egalitarianism and justice.
Pengaruh Efektivitas Revisi PP No 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan dengan PP No 19 Tahun 2003 Terhadap Kesehatan Masyarakat Maria Rosarie Harni Triastuti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2004): Jurnal Administrasi Publik, Volume 3, Nomor 1, April 2004, ISSN 1412 - 7040
Publisher : Centre for Public Policy and Management Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1788.433 KB)

Abstract

In 1999, the Government published PP No. 81 /1999 on Cigarettes Security for Health which one of section (section 4) address the limitation of nicotine and tar of cigarettes in Indonesia. The set of policy problem were rising when there were pressures to change PP No. 81 /1999 with PP No. 19/2003. The policy change invited some protest from interest parties on public health. The analysis of this essay depict that the PP reflect that the government have no committmen on public health. The formulation process of this PP strongly influenced by cigarettes company and interest parties in cigarettes industry.Kata kunci : perubahan kebijakan, pendekatan supply dan demand, nilai ekonomi, nilai kesehatan
Meningkatkan Kapasitas Sistem Administrasi Pemerintah Untuk Kepentingan Bangsa dan Persaingan Global Maria Rosarie Harni Triastuti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2008): Jurnal Administrasi Publik, Volume 5, Nomor 1, April 2008, ISSN 1412 - 7040
Publisher : Centre for Public Policy and Management Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (865.539 KB)

Abstract

Global competitive and change era not only demand government bureaucracy being more self-introspection, but also capable to enhance government administration system capacity which has quality and ability to compete. Government administration system enhancing strategy must be done in individual, group, organization and management contexts as a sustainability system to increase competency and ability to solve problem. Implementation of this strategy will be succes if supported by outer shifts and inner shifts in the contexts of four components said early before.Keywords: change, administration system capacity, enhancing strategy
Optimalisasi Pendapatan Daerah di Era Otonomi dan Munculnya Perda-perda Bermasalah Maria Rosarie Harni Triastuti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 2 (2008): Jurnal Administrasi Publik, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2008, ISSN 1412 - 70405
Publisher : Centre for Public Policy and Management Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1779.678 KB)

Abstract

Autonomy and fiscal decentralization have an impact to local governments in creating and improving their autonomy to increase their revenue. In many cases, many regional by-laws connected with local tax and local retribution have potential proble to the investment in local territories. Hundreds of regional by-laws have trouble in any way. To deal with this problem, the central government makes a new rule of fiscal autonomy to optimize local revenue. Autonomy doesn't mean being free to do, tho think and to make a rule, but how to increase local capacity without making any problems to their district.Keywords: fiscal autonomy, problematic regional by-laws, new rule of policy
MENAKAR KAPASITAS GOVERNANCE PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMFASILITASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Maria Rosarie Harni Triastuti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.152

Abstract

Pemerintah daerah yang berkualitas ditengarai sebagai pemerintah yang mampu memahami persoalanpublik dan memberikan alternatif solusi pemecahan masalah publik. UKM adalah salah satu sektor strategisdi daerah yang mempunyai berbagai permasalahan penting khususnya terkait dengan akses pada fasilitasipemerintah daerah dalam pengembangan UKM. Adopsi kebijakan dari pemerintah pusat maupunpengejewantahan dari aturan yang berlaku dan rencana strategis daerah bagi UKM masih relatif belumoptimal, belum menyentuh dan membawa perubahan signifikan pada UKM sampai pada titik dimana tidakdiperlukan fasilitasi. Beberapa hal yang terkait dengan hambatan dan tantangan perkembangan UKMadalah adanya iklim usaha yang tidak kondusif, meliputi proses perijinan yang lama dan biaya tinggi,kebijakan yang kurang mendukung, kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan koordinasi antarlembaga dalam melakukan pemberdayaan UKM. Kondisi tersebut idealnya perlu ditangani denganmembangun kapasitas governance melalui kebijakan struktural yang berpihak pada UKM, reformasiprosedural perijinan, koordinasi kebijakan dan perubahan paradigma, yaitu perubahan cara pandang danberpikir pemerintah bahwa UKM bukanlah sektor pinggiran atau marginal tetapi merupakan sektorstrategis yang banyak memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
MENAKAR KAPASITAS GOVERNANCE PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMFASILITASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Maria Rosarie Harni Triastuti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.152

Abstract

Pemerintah daerah yang berkualitas ditengarai sebagai pemerintah yang mampu memahami persoalanpublik dan memberikan alternatif solusi pemecahan masalah publik. UKM adalah salah satu sektor strategisdi daerah yang mempunyai berbagai permasalahan penting khususnya terkait dengan akses pada fasilitasipemerintah daerah dalam pengembangan UKM. Adopsi kebijakan dari pemerintah pusat maupunpengejewantahan dari aturan yang berlaku dan rencana strategis daerah bagi UKM masih relatif belumoptimal, belum menyentuh dan membawa perubahan signifikan pada UKM sampai pada titik dimana tidakdiperlukan fasilitasi. Beberapa hal yang terkait dengan hambatan dan tantangan perkembangan UKMadalah adanya iklim usaha yang tidak kondusif, meliputi proses perijinan yang lama dan biaya tinggi,kebijakan yang kurang mendukung, kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan koordinasi antarlembaga dalam melakukan pemberdayaan UKM. Kondisi tersebut idealnya perlu ditangani denganmembangun kapasitas governance melalui kebijakan struktural yang berpihak pada UKM, reformasiprosedural perijinan, koordinasi kebijakan dan perubahan paradigma, yaitu perubahan cara pandang danberpikir pemerintah bahwa UKM bukanlah sektor pinggiran atau marginal tetapi merupakan sektorstrategis yang banyak memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Efektivitas Implementasi Program Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 pada Masa PPKM Darurat di Kota Bandung Faadhilah Febriyanti Umar, Afifah; Rosarie Harni Triastuti, Maria
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v4i2.106

Abstract

The purpose of the social assistance program in the city of Bandung is to help families who do not receive any assistance at all during the pandemic, especially during Emergency PPKM. However, the existence of this social assistance program poses many problems. Such as the results of data collection carried out, the process of inappropriate criteria and the process of program distribution. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of social assistance programs for communities affected by Covid-19 during the emergency PPKM in Bandung City. This study uses qualitative methods with data collection techniques using interviews and document studies. Based on the results of research and analysis that has been carried out, it can be concluded that (1) changes in system operations on process quality indicators are quite effective but the target criteria are not fully appropriate and on indicators of achievement of results are quite effective, but there is a delay in the distribution of assistance from Bank BJB (2) changes in the target group on the process quality indicators are quite effective, but the amount of assistance provided does not meet daily needs and on the indicators of achievement of results is quite effective but the benefits of assistance are felt only for a moment.
Co-Authors Faadhilah Febriyanti Umar, Afifah