Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan
Effendi Sekedang
Universitas Putera Batam
Humanities

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MODUS PENGANGKATAN ANAK YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Effendi Sekedang
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.526 KB)

Abstract

Permasalahan pengangkatan anak jelas begitu kompleks dan rumit yang dapat membuat anak menjadi korbannya. Terlebih lagi di era modrenisasi negara-negara baik yang maju maupun Negara yang sedang berkembang telah membawa perubahan jalan pikiran tentang perkawinan dan keluarga dimana mereka rela mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk dapat mengadopsi anak demi kebutuhan mereka. Dengan adanya hal ini yang menyebabkan terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan untuk menarik banyak keuntungan yang tidak pada tempatnya. Pada sisi lain di Indonesia masih banyak warga miskin dengan segala permasalahannya, yang kemudian menjadi sasaran pencarian anak-anak yang akan diadopsi melalui proses perdagangan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN AGAMA YANG MENGGUNAKAN SARANA INTERNET (Studi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Sumatera Barat Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR.) Effendi Sekedang
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 156 dan Pasal 156a telah mengaturmengenai masalah penghinaan agama, namun pengaturan KUHP ini tidak dapat diterapkan apabilapelaku penghinaan agama tersebut menggunakan media internet dalam melakukan aksinya. Penghinaanagama dengan menggunakan sarana internet telah diatur pada Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurutundang-undang tersebut pelaku penghina agama dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabilatelah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam Pasal 28 Ayat (2). Pada putusan perkara pidananomor: 45/PID.B/2012/PN. MR kenyataannya Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 156a hurufa dan huruf b KUHP serta Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronikdalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, hal ini tentunya akan mempengaruhi pertimbanganHakim dalam mejatuhkan Putusan yang salah terhadap terdakwa. Seharusnya Jaksa Penuntut Umummembuat surat dakwaan tunggal dengan memilih Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang InformasiTransaksi Elektronik dengan lebih cermat memahami tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
Co-Authors