Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Ronaldi Ronaldi
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM KEGIATAN PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN BBM TANPA IZIN USAHA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKARAYA Ronaldi Ronaldi
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.672 KB)

Abstract

Based on studies conducted, every increase in world oil prices causes diesel queues because the price margins between subsidized and non-subsidized fuels have increased relatively larger than before. This price disparity triggers the existence of illegal fuel sellers caused by the resistance of the industrial sector to buy non-subsidized diesel fuel in consideration of an increase in operational costs. In an effort to control inflation, several problems have been identified, namely the presence of illegal fuel sellers, fuel hoarders / storers without permits that arise due to utilizing the momentum to sell fuel at a higher price at the retail level, causing a long queue at gas stations. The existence of illegal fuel sellers, fuel hoarders / depositors without permits who abuse fuel becomes a major problem especially in the City of Palangka Raya. This case, gets serious handling priority from related parties in this case law enforcement officers (Palangkaraya City Police).
Pelaksanaan Eksekusi Barang Rampasan Perkara Tindak Pidana Umum Dengan Cara Penjualan Langsung Pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya Ronaldi Ronaldi; Yolanda Leorenza Zahro
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v8i2.301

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan eksekusi barang rampasan serta kendala yang dihadapi oleh Jaksa eksekutor dalam melaksanakan eksekusi barang rampasan perkara tindak pidana umum dengan cara penjualan langsung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif serta apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian yaitu, 1. Pelaksanaan eksekusi barang rampasan perkara tindak pidana umum dengan cara penjualan langsung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya sudah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaanya terkendala bagi pembeli dalam penjualan langsung berupa kendaraan bermotor ketika ingin mengajukan proses registrasi kendaraan bermotor hasil penjualan langsung ditolak oleh Kepolisian setempat. 2. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa eksekutor dalam melaksanakan eksekusi barang rampasan perkara tindak pidana umum dengan cara penjualan langsung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya terdapat kendala teknis yaitu, terkait kelengkapan berkas perkara dan kendala hukum yaitu, antara peraturan Kejaksaan dan Kepolisian terkait syarat registrasi kendaraan bermotor hasil penjualan langsung bertentangan.
Co-Authors Yolanda Leorenza Zahro