Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Yandi Ugang
Ilmu Hukum
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Yandi Ugang
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1312.857 KB)

Abstract

Strategi yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2009 s.d. tahun 2013. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis strategi peningkatan pendapat asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2009 s.d. tahun 2013 belum berjalan sesuai dengan harapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dalam perumusan target pendapatan asli daerah masih lemah, pengawasan lemah, sumber daya manusia belum memadai. Hal ini sangat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Peraturan daerah yang digunakan sebagai dasar hukum pemungutan berbagai macam pungutan pajak dan retribusi daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan daerah atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Dan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Yandi Ugang
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2014): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5407.595 KB)

Abstract

Abstrak : Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili dan Memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penelitian dilaksanakan di Kotawaringin Barat dielaborasi berdasarkan metode penelitian normatif. Permasalahannya adalah tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan implikasi yuridis pelaksanaan hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa dari elaborasi yang dilakukan ternyata bahwa berdasarkan ketentuan dalam Konstitusi, tidak disebutkan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pemenang dalam sengketa / perselisihan Pemilukada, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2008 maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan tambahan memutus sengketa / perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemilu Kepala Daerah.
Co-Authors