<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk menyusun urutan restorasi ekosistem mangrove desa pesisir guna mengatasi kerusakan lingkungan pesisir yang telah mengalami kerusakan akibat perubahan fungsi lahan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara kepada pemangku kepentingan. Responden berasal dari Kabupaten Malang dan Kabupaten Gresik masing-masing terdiri dari masyarakat pesisir sebanyak 30 orang, Bappeda 2 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan 2 orang, Dinas Kehutanan 2 orang, pemerintah kecamatan 2 orang, pemerintah desa 5 orang, dan swasta 6 orang. Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga tahun mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2016 dengan lokasi di kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square dan Analytical Hierarchy Process untuk mengetahui urutan prioritas penanganan restorasi ekosistem pesisir. Selain itu dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui kapasitas kelembagaan desa dan yang akan bertanggung jawab melakukan restorasi ekosistem pesisir. Hasil penelitian diperoleh urutan pioritas utama penanganan kerusakan ekosistem pesisir adalah hutan mangrove, kedua adalah terumbu karang, ketiga adalah kawasan estuary, dan keempat adalah kawasan padang lamun. Institusi yang bertanggung jawab untuk menangani tingkat kerusakan ekosistem pesisir adalah pemerintah desa yang didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat kabupaten. Di samping itu peran pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi kunci sukses berhasilnya pelaksanaan restorasi. Petunjuk teknis pelaksanaan restorasi ekosistem pesisir berbasis co-management sangat diperlukan untuk melakukan restorasi ekosistem pesisir.]]>
