Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Widya Borneo
Nur Ihsanty
Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HIRARKI KEBUTUHAN MASLOW DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Nur Ihsanty
WIDYABORNEO Vol 4 No 2: PENGAJARAN TEKS NARATIF MENGGUNAKAN CERITA RAKYAT LOKAL: ANALISIS PENDIDIKAN KARAKTER, N
Publisher : Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (931 KB) | DOI: 10.56266/widyaborneo.v4i2.59

Abstract

Setiap  tindakan pasti ada sebab akibat. Penyebab utama adalah Takdir. Namun  dibalik  Takdir terdapat beragam  alasan tertentu yang dijadikan sebagai sebab akibat. Data kasus perceraian di Kota Banjarbaru selama tahun 2017 berjumlah 444 kasus dengan berbagai alasan. Dua alasan Perceraian yang mendapatkan angka tertinggi adalah meninggalkan pasangan dan pesrselisihan/pertengkaran  terus  menerus. Dimana  jumlah  kasus  perselisihan/pertengkaran terus  menerus  sebanyak  303  kasus,  dan  meninggalkan salah satu  pihak  sebanyak  86  kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab perceraian dikaitkan dengan Hirarki kebutuhan Maslow yakni Kebutuhan Fisiologis, Rasa Aman,  Cinta/afiliasi, Harga Diri serta Aktualisasi diri. Penelitian  ini  menggunakan  metode  Deskriptif  Kualitatif    melalui Wawancara kepada  4 orang responden. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa responden tidak mendapatkan motivasi untuk tetap mempertahankan Rumah tangganya. Hal tersebut erat   kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Perceraian Penelitian ini memberikan gambaran adanya keterkaitan kebutuhan Maslow dengan alasan perceraian dan PP RI nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no 1 Tahun 1974.
Co-Authors