<![CDATA[Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Berawal dari peristiwa reformasi tahun 1998 saat ini Indonesia berada dalam era kebebasan berpolitik dan pada saat masa transisi dari era otoritarian ke era demokrasi. Berbicara mengenai politik tuna adab ini berkaitan dengan etika berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa diakui sekarang ini yang terjadi adalah elit – elit politik cenderung berpolitik dengan melalaikan etika kenegerawanan. Kurangnya etika berpolitik merupakan faktor utama merebaknya politik tuna adab di Indonesia, terlepas dari itu juga disebabkan dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai, lalu apa yang menjadi sebuah solusi dengan adanya fenomena tuna adab politik yang berakibat pada ketahanan politik nasional?. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memberkan pemahaman atau memberikan solusi yang bisa ditawarkan dengan adanya fenomena tuna adab yang berakibat pada ketahanan politik nasional. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum secara normatif yang dilakukan melalui pendekatan secara pendalaman pustaka atau materi yang diambil dari beberapa literatur serta pemahaman berdasarkan dasar negara yaitu Pancasila dan peraturan perundang-undangan yakni Ketetapan MPR RI No. VI tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Patut untuk ditanamkan yang pertama adalah suatu kesadaran bahwa politik yang hendak kita berjuangkan bukanlah semata – mata politik kekuasaan melaikan suatu panggilan pengabdian terhadap bangsa demi kesejahteraan masyarakat luas. Sehingga nilai – nilai luhur pancasila dapat diimplementasikan dalam perilaku sehari – hari, serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Politik berbudaya (Pancasila) juga diharapkan adanya masyarakat yang kritis, yang melihat perbedaan pandangan serta perdebatan sebagai suatu kewajaran. Penanaman etika yeng mengedepankan keberadaban akan menimbulkan para politisi menjadi tidak buta adab terahadp politik yang nantinya akan berakibat pada ketahanan politik nasional.]]>
