Siti Mardiyati
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM MENURUT UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Siti Mardiyati; Indrajaya Indrajaya
Legalita Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.448 KB)

Abstract

As one of the election organizers, Bawaslu has now become an institution that structurally already exists at the district and/or city level. As an institution authorized by law. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections provides reinforcement for Bawaslu in carrying out prevention and prosecution with the authority to decide disputes over the election process and administrative violations. The problem in this journal research is how the existence of Banwaslu after the issuance of Number 7 of 2017. This type of legal research is normative, the legal materials used are primary, secondary and tertiary. It is carried out with a statute approach and the conclusion of this study is that the existence of Bawaslu is currently in line with public expectations
REFORMASI HUKUM PERDATA DALAM KAITAN DENGAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN HUBUNGAN TRANSNASIONAL Siti Mardiyati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.331

Abstract

Seseorang dengan profesi kurator merupakan seseorang yang mengurus perkara kepailitan, kepailitan sendiri memiliki sejarah yang panjang di Indonesia yang dimana sudah ada sejak pada zaman penjajahan belanda yang pada saat itu diatur pada Wetboek Van Koophandel dan Reglement op deRechtsvoordering (RV). Dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator yang mengurus perkara kepailitan tentu saja banyak sekali tantangan dan juga hal-hal yang membuat pekerjaan seorang kurator dapat terhambat, mulai dari seorang Debitur Pailit yang tidak kooperatif dan tidak terima jika dirinya di pailitkan, adanya terror yang diberikan terus menerus oleh debitur pailit dan juga adanya tantangan kurator dalam menjaga harta pailit agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama berjalannya proses kepailitan. Oleh karena itu pada penulisan kali ini atrikel ini akan memuat tentang penelitian mengenai tantangan apa saja yang biasanya harus dilalui seorang kurator dan bagaimana cara seorang kurator dapat mempertahankan harta pailit agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta bagaimana jika kurator berada pada situasi debitur yang tidak terima dirinya dipailitkan dan mulai menggugat serta meneror kurator yang mengurus harta pailit dari seorang debitur. Adapun metode yang digunakan pada penulisan kali ini adalah normatif-empiris yang dimana penulis akan memadupadankan aturan yang ada dengan keadaan dan fakta yang ada. Adapun hasil dari penelitian ini adalah seorang kurator memiliki kewenangan penuh dalam mengurus dan melakukan pemberesan terhadap harta pailit.
Prinsip Proporsionalitas sebagai Parameter Pembatasan Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital dalam Hukum Tata Negara Indonesia Siti Mardiyati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 32 No. 3 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v32i3.2088

Abstract

Freedom of expression in Indonesia's digital space faces problems with criminal provisions in the ITE Law which in practice can be used to ensnare public criticism, even though the regulation has undergone two changes. This study aims to examine the position of the principle of proportionality in Indonesian constitutional law as the constitutional basis for restrictions on freedom of expression and its application in assessing the validity of restrictions through laws and regulations and court decisions. This study uses a juridical-normative method with a legislative, conceptual, and case approach to primary, secondary, and tertiary legal materials through qualitative-prescriptive analysis. The results of the study show that Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution contains the principle of proportionality implicitly. However, the phrase "fair demand" is not formulated as a form of codification of the gradual proportionality test as in the German legal tradition, but rather as a general principle to balance the interests of individuals and society. The Constitutional Court has applied proportionality-oriented considerations, but has not established a systematic testing method. On the other hand, the principle has been explicitly recognized in administrative law through Article 10 paragraph (1) of Law Number 30 of 2014. Thus, proportionality is a cross-regime principle that still requires doctrinal consolidation as a parameter for testing the constitutionality of restrictions on freedom of digital expression.