Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Private Law Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Jufianty Trisna Putri
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN KONTRAK EKSPOR MEUBEL BERDASARKAN DOCTRIN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (Studi Kasus di Kota Jepara) Jufianty Trisna Putri; Aris Munandar
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.411 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v1i2.264

Abstract

The purposes of this research are to study, examine, and find out solutions in case of disputes in terms of international civil law review in settlement of furniture export contract disputes. The methods used in this research are statutory and conceptual approaches. This research concludes that the settlement of export disputes is carried out through the National Arbitration Board (BANI). This settlement involves a third party. Countries used as third parties are countries with advanced economies so that there is no conflict of interest. On settlement through BANI, the settlement clause has existed since the agreement was made. Apart from BANI, dispute resolution can be made through the International of Camber Commerce (ICC) or the Industrial Chamber of Commerce.
Eksistensi Living Law sebagai Perwujudan Masyarakat Adat dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional Jufianty Trisna Putri
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1080

Abstract

The purpose of this research is to analyze the existence of living law as a manifestation of indigenous peoples in the renewal of the national criminal law system. This research was conducted using descriptive analytical normative legal research, using secondary data obtained from literature studies as the main data and using primary data, namely related legislation as supporting data, research data collection techniques using library research, and data analysis using qualitative juridical data analysis. Based on the research results, it shows that the inclusion of living law elements in the RKUHP is a new hope in the Indonesian criminal law system which is expected to create conscious legal compliance in the community. The application of living law in the Indonesian national criminal law system can also be categorized as a progressive step in the renewal of the national criminal law system. By adopting living law in the RKUHP, the true development of national criminal law does not only mean to improve the positive legal system, but also to serve the needs of society and legal modernization. There is a difference in the understanding of the principle of legality between the KUHP and the RKUHP. The element of living law adopted in the RKUHP is a recognition of the law that lives in the community. In its application, based on the explanation in the RKUHP, living law can be an exception to the applicability of the principle of legality in criminal justice practice in Indonesia as long as it does not conflict with the principles of Pancasila, human rights, and general legal principles that apply in the community.
Ketimpangan di Balik Lembar Kontrak: Analisis Sosio-Legal Perjanjian Finance di Indonesia Jufianty Trisna Putri; Dina Fitriani Wulandari; Triananda Genedin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4408

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia melalui pendekatan socio-legal dengan menyoroti ketimpangan relasi kuasa di balik struktur kontrak baku yang secara formal tampak netral. Data penelitian bersumber dari analisis normatif terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta putusan pengadilan utama, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan beberapa putusan Pengadilan Negeri terkait sengketa pembiayaan. Data tersebut dipadukan dengan kajian literatur kritis untuk membaca interaksi antara norma hukum dan realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum kontrak didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan kesetaraan para pihak, dalam praktik perusahaan pembiayaan berada pada posisi dominan melalui penggunaan kontrak baku, penguasaan informasi, dan akses terhadap sumber daya hukum, sementara konsumen berada dalam posisi rentan akibat tekanan ekonomi dan rendahnya literasi hukum. Temuan ini mengindikasikan bahwa hukum kontrak tidak hanya gagal mengoreksi ketimpangan struktural, tetapi juga cenderung mereproduksinya melalui legitimasi formal atas relasi yang tidak setara. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada kajian socio-legal dengan menunjukkan bahwa kontrak pembiayaan tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen privat, melainkan sebagai arena relasi kuasa yang membentuk kerentanan hukum konsumen.
Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perdata Yang Efektif Dan Berkeadilan: Mediation as an Effective and Fair Instrument for Civil Dispute Resolution Jufianty Trisna Putri; Mawardi; Makkah HM; Desty Anggie Mustika; Moh. Siswanto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 2: Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.6900

Abstract

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang semakin mendapatkan perhatian dalam sistem hukum Indonesia. Kehadirannya dipandang sebagai respons terhadap berbagai kelemahan proses litigasi konvensional yang cenderung memakan waktu lama, berbiaya tinggi, serta berpotensi menimbulkan hubungan yang semakin merenggang antar para pihak. Dalam praktik peradilan, mediasi diwajibkan sebagai tahapan awal sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, sehingga menunjukkan adanya komitmen institusional untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan partisipatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi sebagai instrumen yang efektif dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada landasan hukum mediasi, tingkat efektivitasnya dalam mengurangi beban perkara di pengadilan, kontribusinya terhadap perluasan akses keadilan, serta berbagai tantangan implementasi yang masih dihadapi. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah, artikel ini menemukan bahwa mediasi memiliki potensi besar untuk menciptakan penyelesaian yang lebih cepat, hemat biaya, serta mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak. Meskipun demikian, optimalisasi mediasi masih memerlukan peningkatan kualitas mediator, penguatan budaya hukum yang mendukung penyelesaian damai, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan pembenahan tersebut, mediasi dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem penyelesaian sengketa perdata yang efektif dan berkeadilan.
Co-Authors Aris Munandar Desty Anggie Mustika Dina Fitriani Wulandari M. Zuhdi, Moh. Siswanto, Nuryati & Zahra Madina Hirnia Makkah HM Mawardi Triananda Genedin