Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Henry Mintzberg’s Business Management Strategy Post-Pandemic Covid-19 (Social Learning Approach on Ali Murah Shop Madinah) Fania Mutiara Savitri; Yuris Tri Naili
International Journal of Social Learning (IJSL) Vol. 1 No. 1 (2020): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher in cooperation with Indonesian Social Studies Association (APRIPSI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (717.846 KB) | DOI: 10.47134/ijsl.v1i1.5

Abstract

Small Micro Enterprises in retail sector is currently faced many problems, declining sales, difficulty in obtaining supplies, impeded dilivery and distribution, lack of information technology knowledge and business network barriers. This study aims to determine the business management strategies of Ali Murah Shop Madinah post Covid-19 pandemic as retail practice description in Madinah, Saudi Arabia. The study refers to Henry Mintzberg strategy (position, plan, perspective, project, dan prepare). Research type is descriptive and data collection methods using structured interviews conducted to 3 informan. This research also used social learning approaches to get deeply analysis. The data analysis technique used descriptive qualitative. The results of the study explained that business management strategy post pandemic Covid-19 Ali Murah Shop Madinah can be implemented in order to get improvement and sustainable development attached by management strengthening in marketing, human resources, finance and operations field as strategic steps to create an efficient and effective business existence. Furthermore, regarding social learning approaches, Ali Murah Shop Madinah are required to have good knowledge management and absorptive capacity especially in protocol which prevent Covid-19 transmission. Future research is expected to get empiricaly analysis for objective result obtaining that also supported by quantitative and qualitative analyze (mix methods).
IMPLEMENTASI PERJANJIAN STUDI LANJUT DI PERGURUAN TINGGI SWASTA Yuris Tri Naili
J-LEE - Journal of Law, English, and Economics Vol 1 No 1 (2019): DESEMBER
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.274 KB) | DOI: 10.35960/j-lee.v1i1.570

Abstract

Abstrak Perjanjian studi lanjut dibuat tanpa paksaan, terjadi kesepakan antara Institusi dengan karyawan atau dosen yaitu institusi membiayai studi karyawan atau dosen bersedia untuk mengabdi di institusi tersebut dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan. mengidentifikasi pemenuhan asas itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pelaksanaan perjanjian Studi Lanjut pada Universitas Harapan Bangsa dan mengkaji penyebab tidak terpenuhinya asas itikad baik dan langkah langkah agar perjanjian studi lanjut pada Universitas Harapan Bangsa dapat terpenuhi. Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum mengenai pemberlakukan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil penelitian mengungkapkan dalam pra perjanjian studi lanjut terdapat adanya asas itikad baik dari semua pihak, dimana institusi secara detail menjelaskan kewajiban dan hak terhadap karyawan, sedangkan pihak karyawan didamping oleh wali orang tua atau suami dan dengan mengunakan jasa notaris sebagai pihak ketiga; 2) pengabaian perjanjian studi lanjut diperlukan langkah tegas dan nyata dari pihak Institusi terhadap pihak karyawan/dosen yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian Studi Lanjut. Beberapa saran antara lain Karyawan/dosen yang terikat dengan perjanjian studi lanjut hendaknya mempunyai itikad baik menjalankan perjanjian studi lanjut tersebut. Itikat baik saja tidak dapat sebagai jaminan perjanjian dapat terlaksana dengan baik, diperlukan sanksi dan penerapan yang tegas agar suatu peraturan dapat terpenuhi, Selain tindakan hukum yang tegas juga diperlukan reward dan kepastian akan kesejahteraan karyawan. Kata kunci: perjanjian studi lanjut, iktikat baik Abstract Study agreements are made without coercion, there is an agreement between the reporting institutions. Identification of the fulfillment especially the good faith principle in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code in the implementation of the Advanced Study at Harapan Bangsa University and examining the causes for the fulfillment of the principle of good faith and steps for the further study agreement at Harapan Bangsa University to be fulfilled. The problem approach method used in this research is juridical empirical, namely a legal research on the enforcement of normative legal provisions in any particular legal event. The results of the study revealed that in the pre-study there were principles of good faith from all parties, executors and rights to employees, while the employees were accompanied by their parents' guardians or husbands and by using the services of a notary as a third party; 2) neglect of the study agreement requires firm and concrete steps from the Institution against employees / lecturers who do not fulfill the obligations for post Study agreement. Some suggestions between employees / lecturers who are tied to post study, then it will do well to carry out the agreement. It is good that it cannot guarantee that the agreement can be carried out properly, it requires sanctions and strict application so that a regulation can be fulfilled, in addition to strict legal action, rewards and assurance of employee welfare are also required. Keywords: further study agreement, good faith,
PENERAPAN PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN PADA PERATURAN KEPEGAWAIAN STIKES HARAPAN BANGSA PURWOKERTO Marlia Hafny Afrilies; Yuris Tri Naili; Fania Mutiara Savitri
Transparansi Hukum Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.1597

Abstract

AbstrakPekerjaan sangat dibutuhkan semua orang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan menjaga kelangsungan kehidupannya. Bagi sebagian orang, melakukan suatu pekerjaan tidak hanya untuk mendapatkan pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi juga sarana untuk menyalurkan hobi, berkarya sesuai dengan keinginan hati sehingga pekerjaan menjadi salah satu kenikmatan hidup dan menjadi lebih bermakna tidak hanya secara personal bagi diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi keluarga serta lingkungan sekitarnya.Dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari, setiap perusahaan membutuhkan peraturan kepengawaian yang harus dilaksanakan oleh seluruh karyawan dan pengusaha agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) atau sering disebut dengan UU Naker telah menjelaskan megenai kebutuhan tersebut. UUK merupakan pokok dasar hukum dalam pembuatan peraturan-peraturan kepegawaian dalam suatu perusahaan. Hal yang selalu menjadi perhatian bagi kalangan pekerja adalah masalah kesejahteraan dan perlindungan pekerja yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam bidang ketenagakerjaan yang menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan perlindungan pekerja, pengupahan pekerja, dan kesejahteraan pekerja dalam UU No.13 Tahun 2003 sudah dilaksanakan. Sedangkan rekomendasi yang diberikan penelitian ini adalah: (1) bagi pekerja diharapkan menjaga kedisiplinan dan mematuhi peraturan yang ditentukan perusahaan, (2) bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan bekal yang memadai bagi pekerja terhadap pengetahuan dasar tentang ketenagakerjaan, (3) bagi perusahaan diharapkan untuk melengkapi peraturan kepegawaian yang sudah dibuat agar menjadi lebih baik. Kata kunci: Implementasi Perlindungan, Pengupahan, Kesejahteraan Pekerja
MEKANISME DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt) Hesti Ayu Wahyuni; Yuris Tri Naili; Fania Mutiara Safitri
Transparansi Hukum Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.1507

Abstract

AbstrakSebagai generasi penerus bangsa, anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) tidak perlu mendapat perlakuan hukum. Agar mampu menjadi manusia seutuhnya, cerdas dan bertanggung jawab, anak justru harus diberikan bimbingan serta binaan. Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan tidak pidana anak, dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, atau disebut diversi. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan hukum pengaturan diversi. Undang-undang tersebut secara tegas menjelaskan mengenai diversi yang dapat diterapkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan melalui proses pengadilan.Kesimpulan berdasarkan penelitian serta pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, adalah: Penentuan diversi atas Pertimbangan hakim pada perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt di Pengadilan Negeri Purwokertoo yakni ; Kata kunci : Hakim, Anak berkonflik, Efektivitas, Sistem Peradilan Pidana Anak
IMPLEMENTASI PERJANJIAN STUDI LANJUT DI PERGURUAN TINGGI SWASTA Yuris Tri Naili
J-LEE - Journal of Law, English, and Economics Vol. 1 No. 1 (2019): DESEMBER
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/j-lee.v1i1.570

Abstract

Abstrak Perjanjian studi lanjut dibuat tanpa paksaan, terjadi kesepakan antara Institusi dengan karyawan atau dosen yaitu institusi membiayai studi karyawan atau dosen bersedia untuk mengabdi di institusi tersebut dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan. mengidentifikasi pemenuhan asas itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pelaksanaan perjanjian Studi Lanjut pada Universitas Harapan Bangsa dan mengkaji penyebab tidak terpenuhinya asas itikad baik dan langkah langkah agar perjanjian studi lanjut pada Universitas Harapan Bangsa dapat terpenuhi. Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum mengenai pemberlakukan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil penelitian mengungkapkan dalam pra perjanjian studi lanjut terdapat adanya asas itikad baik dari semua pihak, dimana institusi secara detail menjelaskan kewajiban dan hak terhadap karyawan, sedangkan pihak karyawan didamping oleh wali orang tua atau suami dan dengan mengunakan jasa notaris sebagai pihak ketiga; 2) pengabaian perjanjian studi lanjut diperlukan langkah tegas dan nyata dari pihak Institusi terhadap pihak karyawan/dosen yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian Studi Lanjut. Beberapa saran antara lain Karyawan/dosen yang terikat dengan perjanjian studi lanjut hendaknya mempunyai itikad baik menjalankan perjanjian studi lanjut tersebut. Itikat baik saja tidak dapat sebagai jaminan perjanjian dapat terlaksana dengan baik, diperlukan sanksi dan penerapan yang tegas agar suatu peraturan dapat terpenuhi, Selain tindakan hukum yang tegas juga diperlukan reward dan kepastian akan kesejahteraan karyawan. Kata kunci: perjanjian studi lanjut, iktikat baik Abstract Study agreements are made without coercion, there is an agreement between the reporting institutions. Identification of the fulfillment especially the good faith principle in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code in the implementation of the Advanced Study at Harapan Bangsa University and examining the causes for the fulfillment of the principle of good faith and steps for the further study agreement at Harapan Bangsa University to be fulfilled. The problem approach method used in this research is juridical empirical, namely a legal research on the enforcement of normative legal provisions in any particular legal event. The results of the study revealed that in the pre-study there were principles of good faith from all parties, executors and rights to employees, while the employees were accompanied by their parents' guardians or husbands and by using the services of a notary as a third party; 2) neglect of the study agreement requires firm and concrete steps from the Institution against employees / lecturers who do not fulfill the obligations for post Study agreement. Some suggestions between employees / lecturers who are tied to post study, then it will do well to carry out the agreement. It is good that it cannot guarantee that the agreement can be carried out properly, it requires sanctions and strict application so that a regulation can be fulfilled, in addition to strict legal action, rewards and assurance of employee welfare are also required. Keywords: further study agreement, good faith,