<![CDATA[Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde). Dan hambatan-hambatan non yuridis dan yuridis yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan putusan perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau normative legal research dengan menggunakan pendekatan analistis dengan menganalisis asas hukum, kaidah hukum, dan sistem hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan, serta didukung dengan data-data sekunder berupa hasil karya ilmiah dan hasil penelitian. Dengan hasil studi menunjukkan tata cara pelaksanaan putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang pelaksanaannya seringkali menjumpai beberapa hambatan-hambatan seperti hambatan yuridis yang berupa adanya PK atau peninjauan kembali yang diajukan oleh termohon eksekusi kepada Mahkamah Agung dan adanya Derden Verzet yang diajukan pihak ketiga sebagai perlawanan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi. Dan hambatan non yuridis seperti berpindah tangannya objek eksekusi atau objek eksekusi bukan lagi milik termohon eksekusi. Dan sebagai pencegahan hambatan yang akan terjadi, Pengadilan Negeri dapat meminta bantuan kepada aparat hukum seperti TNI dan Polri agar prosedur eksekusi dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada yang menghalangi jalannya proses eksekusi. The purpose of writing this article is to find out how the implementation of civil case decisions that have permanent legal force (in kracht van gewijsde). And non-juridical and juridical obstacles that can occur during the implementation of the case decision. The method used in this paper is a normative legal research method or normative legal research using an analytical approach by analyzing the legal principles, legal rules, and legal systems that exist in the legislation, and supported by secondary data in the form of scientific works and research result. With the results of the study showing the procedure for implementing civil case decisions that have permanent legal force carried out by district courts whose implementation often encounters several obstacles such as juridical obstacles in the form of a PK or judicial review submitted by the defendant to the execution of the Supreme Court and the existence of Derden Verzet submitted by a third party as a resistance submitted before execution. And non-juridical obstacles, such as changing hands, the object of execution or the object of execution no longer belongs to the defendant's execution. And as a prevention of impediments that will occur, the District Court can ask for assistance from legal apparatus such as the TNI and Polri so that the execution procedure in its implementation can run smoothly and nothing hinders the execution process.]]>
