Garuda - Garba Rujukan Digital

Konsultasi Hukum Massal mengenai Sengketa Hukum Pertanahan di Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat Wijaya, Endra; Oedoyo, Wibisono; Bachri, Rifkiyati; Apriani, Luh Rina; Jannati, Fira Nurul; Annisa, Shifa
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.37351

Persoalan hukum tanah merupakan problem yang sering dihadapi oleh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Kelurahan Sukahati. Merekapun sejak tahun 1992 sudah mengalami sengketa tanah. Oleh karena itulah, maka persoalan proses pembuktian kepemilikan tanah melalui penerbitan sertifikat tanah menjadi hal yang penting untuk diupayakan untuk meminimalisasi timbulnya sengketa. Untuk merespons keadaan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan Kantor Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat, mengadakan konsultasi hukum massal bagi masyarakat. Konsultasi hukum itu bertujuan untuk membuka peluang pendampingan bagi warga masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan terkait hukum tanah. (Land dispute is one of the problem experienced by many people in Indonesia, including people who live in Sukahati Village. Since 1992, they have been facing several land disputes, especially related to the ownership of the land. Because of that, proofing process through the land certificate is important to be done in order to minimalize the rise of dispute. To respond such condition, Faculty of Law Pancasila University in cooperation with the Office of Sukahati Village, Bogor, West Java, held public legal consultation. The aim of the consultation is to assist people in Sukahati Village to settle their legal problem relating to land law).

Konsultasi Hukum Massal mengenai Sengketa Hukum Pertanahan di Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat Wijaya, Endra; Oedoyo, Wibisono; Bachri, Rifkiyati; Apriani, Luh Rina; Jannati, Fira Nurul; Annisa, Shifa
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.37351

Persoalan hukum tanah merupakan problem yang sering dihadapi oleh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Kelurahan Sukahati. Merekapun sejak tahun 1992 sudah mengalami sengketa tanah. Oleh karena itulah, maka persoalan proses pembuktian kepemilikan tanah melalui penerbitan sertifikat tanah menjadi hal yang penting untuk diupayakan untuk meminimalisasi timbulnya sengketa. Untuk merespons keadaan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan Kantor Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat, mengadakan konsultasi hukum massal bagi masyarakat. Konsultasi hukum itu bertujuan untuk membuka peluang pendampingan bagi warga masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan terkait hukum tanah. (Land dispute is one of the problem experienced by many people in Indonesia, including people who live in Sukahati Village. Since 1992, they have been facing several land disputes, especially related to the ownership of the land. Because of that, proofing process through the land certificate is important to be done in order to minimalize the rise of dispute. To respond such condition, Faculty of Law Pancasila University in cooperation with the Office of Sukahati Village, Bogor, West Java, held public legal consultation. The aim of the consultation is to assist people in Sukahati Village to settle their legal problem relating to land law).

Pemerintahan, Demokrasi, Dan Konstitusionalisme Dalam Tata Negara Indonesia Wibisono Oedoyo
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 2 No 1 (2016): Juni
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Dalam makalah ini dikemukakan sejumlah gagasaan tentang konsep pemerintahan, demokrasi, dan konstitusionalisme dalam tata negara Indonesia. Menurut pandangan umum di Indonesia, yang dimaksud pemerintah adalah presiden dan para menteri yang diangkatnya. Demokrasi sering diartikan secara etimologis dari demos yang bermakna ‘rakyat’ dan kratein yang bermakna ‘kekuasaan.’ Dengan demikian, secara harafiah demokrasi sering diartikan ‘kekuasaan’ atau kedaulatan rakyat. Dalam konteks negara dan doktrin ilmu negara memang ada demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Konstitusionalisme memiliki pengertian statis dan dinamis.

Pemberlakuan Arbitrase Secara Elektronik Sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis pada Masa Pandemi COVID-19 Wibisono Oedoyo; Herangga Herangga; Priscillia Putri Hermin Purnomo; Muhammad Arvin Wicaksono
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3 No. 07 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Adjustment of relations between parties and places of communication is not only pegged to space and time, this happens because of the sophisticated technology and ease of communication that has developed rapidly as a result of the big changes in the Industrial Revolution Era 4.0. The activity of resolving business dispute problems during this pandemic is greatly helped by the existence of electronic arbitration whose implementation process can be carried out using various existing arbitration institutions. Writing this journal aims to explain and urge the public that resolving business disputes can use arbitration institutions and be accompanied by legal force. Using normative and empirical legal research methods is the right solution in compiling this research, and taking a legislative and comparative law approach is expected to complete this research. As long as the provisions of Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (UUAAPS) goes hand in hand, so the electronic arbitration arrangements and procedures remain in effect. The need for Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as the legal basis for supporting the provisions of Article 4 paragraph (3) of the AAPS Law is to strengthen the regulations in Article 4 paragraph (3) of the AAPS Law. So it can be concluded that carrying out Electronic Arbitration in Indonesia during the COVID-19 pandemic is very helpful for business actors to be able to resolve their disputes because the convenience of these electronic devices makes business actors more efficient in running their companies.

LOGIKA MONOLOG DALAM TRIKOTOMI RELASI PADA PROSES PRA-ADJUDIKASI Marbun, Rocky; Oedoyo, Wibisono; Sinaga, Debby Monica
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3308

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pertukaran pesan dan tanda dalam suatu komunikasi antara tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya dengan Penyidik dan Penuntut Umum, pada dasarnya, bukanlah merupakan proses kontaminasi biner. Dimana, Penyidik dan Penuntut Umum sebagai pemegang kekuasaan merupakan oposisi biner the central melakukan produksi pengetahuan berbasis kepada kepentingannya. Pada akhirnya, proses permintaan turunan BAP dan Berkas Perkara tersebut, lebih dinuansai oleh logika monolog dimana ketidakmampuan tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membantah atau menyanggah pengetahuan yang menyimpangi teks Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP, yang patut diduga pula sebagai upaya langgengkan kepentingan dari pemiliki otoritas dengan tidak menyiapkan upaya hukum atas penolakan tersebut. Padahal, rangkaian teks Pasal 72 jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP seharusnya dimaknai sebagaimana landasan filosofis dalam Konsideran Menimbang huruf a KUHAP sebagai suatu bentuk perlindungan atas hak yang asasi dari tersangka/terdakwa guna melakukan dan mempersiapkan pembelaan bagi dirinya dalam proses persidangan. Pembentukan logika monolog tersebut bertitik tolak dari suatu perumusan masalah yaitu Bagaimana pembentukan logika monolog dalam praktik peradilan pidana dalam kaitannya penerapan Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya suatu bentuk ujaran/tindak tuturan dalam suatu proses komunikasi sebagai semiotika konotatif terhadap norma hukum Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP, yang menghindari kewajiban normatif dari Penyidik dan Penuntut Umum terhadap tersangka/terdakwa.

Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Kepada Warga Negara Asing di Desa Karangsuraga dan Desa Bulakanan, Cinangka, Banten Mochammad Ridwan; Putri Ayu Maharani; Wibisono Oedoyo
Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jadmas.v2i1.637

In community service activities in Karang Suraga Village and Bulakan Village, Cinangka Serang District, Banten, it can be observed that the Anyer area is an ecotourism area that is visited by many people, including foreign nationals. On the other hand, the knowledge of the community and village officials regarding the transfer of property rights to foreign citizens. This study will focus on discussing the transfer of property rights in the form of Nominees by Foreign Citizens. The method of community service activities is carried out by direct legal counseling to the community and village officials. This study was compiled based on the data obtained from these outreach activities and by using non-doctrinal legal study methods. This program was implemented on 29-30 March 2022. The results of this program concluded that the knowledge of village officials and the community was still very limited regarding legal issues. Although to overcome this problem, village officials have tried to find various solutions to legal problems in the community.

Pemberlakuan Arbitrase Secara Elektronik Sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis pada Masa Pandemi COVID-19 Oedoyo, Wibisono; Herangga, Herangga; Putri Hermin Purnomo, Priscillia; Arvin Wicaksono, Muhammad
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3 No. 07 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v3i07.649

Adjustment of relations between parties and places of communication is not only pegged to space and time, this happens because of the sophisticated technology and ease of communication that has developed rapidly as a result of the big changes in the Industrial Revolution Era 4.0. The activity of resolving business dispute problems during this pandemic is greatly helped by the existence of electronic arbitration whose implementation process can be carried out using various existing arbitration institutions. Writing this journal aims to explain and urge the public that resolving business disputes can use arbitration institutions and be accompanied by legal force. Using normative and empirical legal research methods is the right solution in compiling this research, and taking a legislative and comparative law approach is expected to complete this research. As long as the provisions of Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (UUAAPS) goes hand in hand, so the electronic arbitration arrangements and procedures remain in effect. The need for Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as the legal basis for supporting the provisions of Article 4 paragraph (3) of the AAPS Law is to strengthen the regulations in Article 4 paragraph (3) of the AAPS Law. So it can be concluded that carrying out Electronic Arbitration in Indonesia during the COVID-19 pandemic is very helpful for business actors to be able to resolve their disputes because the convenience of these electronic devices makes business actors more efficient in running their companies.

PENANGGULANGAN SAMPAH DI DESA UMBUL TANJUNG: PENDEKATAN SOSIAL, YURIDIS DAN TEKNOLOGI HIJAU Octaviani, Rury; Rachman, Cipta; Kesuma, Diani; Kurniawan, Yunan; Haryanto, Gunady; Oedoyo, Wibisono; Wijaya, Endra; Fatharani, Cindy; Mappiaty, Isfia; Assidiqi, Mochammad; Rahmah, Shafiyah; Azahwa, Syafara; Zulkifli, Zakia
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.33895

Problem sampah masih tetap menjadi permasalahan serius bagi masyarakat. Walaupun secara hukum pengaturan mengenai lingkungan yang bersih dan sehat telah ada, namun dalam praktiknya kondisi lingkungan tetap rawan mengalami pencemaran, termasuk karena keberadaan sampah. Masyarakat Desa Umbul Tanjung juga menghadapi problem sampah, yang jika tidak tertangani dengan baik, maka berpotensi pula menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan masyarakat bahkan terhadap hasil tangkapan ikan para nelayan di Desa Umbul Tanjung. Kajian ini akan membahas mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang ditujukan untuk mengatasi persoalan sampah. Kegiatan tersebut lantas menawarkan beberapa alternatif solusi untuk mengatasi problem sampah di Desa Umbul Tanjung yang mengedepankan sinergi antara aspek sosial, hukum, dan teknologi ramah lingkungan.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search