<![CDATA[Rifat Syahrofi, Sihabudin, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: rifzyah29@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kekosongan hukum pengaturan penawaran umum melalui mekanisme Special Purpose Acquisition Companies dalam Peraturan Pasar Modal Indonesia yang mana saat ini penawaran umum diatur melalui undang-undang no 8 tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 41 /POJK.04/2020 tentang penawaran umum secara elektronik, berdasarkan hal tersebut Skripsi ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu : (1) Apa urgensi pengaturan Special Purpose Acquisition Companies dalam konteks penawaran umum saham dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/ POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan / Atau Sukuk Secara Elektronik? Dan (2) Bagaimana keterkaitan prinsip keterbukaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan Special Purpose Acquisition Companies untuk menjamin perlindungan terhadap investor dalam penawaran umum saham?. Dalam Penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (analytical apprroach), dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan interpretasi sistematis Dan interpretasi gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban dan hasil dari permasalahan yang ada bahwa terdapat nya kekosongan hukum mengenai mekanisme Special Purpose Acquisition Companies di Indonesia dan perlu nya pengaturan secara khusus mengenai mekanisme tersebut. Kata kunci: Urgensi, SPACs, Penawaran umum , investor ABSTRACT This research studies the legal loophole in regulatory provisions regarding public offering through the mechanism of special purpose acquisition companies as in the Capital Market Regulation of Indonesia. Currently, a public offering is governed by Law Number 8 of 1995 and the Regulation of Financial Services Authority (POJK) Number 41/POJK.04/2020 concerning Electronic Public offering. Departing from this condition, this research investigates: (1) What urges the issuance of the regulation concerning special purpose acquisition companies in the context of the public offering of shares in POJK Number 41/POJK.04/2020 concerning Equity Share Public offering, Debt Security, and/or electronic sukuk? And (2) how is the principle of openness according to Article 1 point 25 of Law Number 8 of 1995 concerning Capital market related to Special Purpose Acquisition Companies in guaranteeing protection of investors in the public offering? This research employed normative-juridical methods, statutory, analytical, and comparative approaches. Primary and secondary data were analyzed by using systematic and grammatical interpretations. The research concludes that there is a legal loophole in the mechanism of special purpose acquisition companies in Indonesia, and a special regulation regulating this mechanism is required. Keywords: urgency, SPACs, public offering, investor]]>
