<![CDATA[Slamet Muji Rahayu, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mujirahayu824@gmail.com ABSTRAK Lumpur Sidoarjo dijadikan tempat wisata, tapi mekanisme pengelolahannya belum ada. Sementara dalam Pasal 30 Huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menghendaki agar dibuat rencana pengembangannya dan ditetapkan dalam rencana induk pengembangan pariwisata daerah agar tercipta kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana implementasi Pasal 14 huruf (a) Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Daerah Tahun 2014-2025 dalam pengembangan potensi wisata Lumpur Sidoarjo? (2) Mengapa Lumpur Sidoarjo belum masuk ke dalam Pasal 14 Huruf (a) Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Daerah Tahun 2014-2025 (3) Apa upaya Bapedda Sidoarjo dalam mengimplementasikan Pasal 14 huruf (a) Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Daerah Tahun 2014-2025 dalam pengembangannya menjadikan Lumpur Sidoarjo sebagai wisata unggulan? Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa Bapedda Sidoarjo mengalami kendala. Kendala berasal dari faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum terhambat kerena masih pada tahap dilakukan penelitian. Sehingga rancangan program pengembangan pariwisata Lumpur Sidoarjo belum ditetapkan dan belum diimplementasikan secara optimal. Kata Kunci: Implementasi, Pariwisata Lumpur Sidoarjo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sidoarjo ABSTRACT Amidst the development of Mud-flooded Sidoarjo (henceforth referred to as Lumpur Sidoarjo) into a tourist destination, there is no mechanism of its management yet, contrary to Article 14 Letter (a) of Regional Regulation of the Regency of Sidoarjo Number 6 of 2014 concerning Master Plan of Regional Tourism Development 2014-2025 requiring the consideration of the development plan and its entry to the tourism development master plan for the sake of legal certainty for all. Departing from the above issue, this research aims to investigate: (1) how is Article 14 letter (a) of Regional Regulation of the Regency of Sidoarjo Number 6 of 2014 concerning the Master Plan of Regional Tourism Development 2014-2025 implemented in the development of Lumpur Sidoarjo as a tourist destination? (2) why is Lumpur Sidoarjo not governed in the Regional Regulation of Sidoarjo Number 6 of 2014? (3) what measures are to be taken by the Regional Development Plan Agency of Sidoarjo to implement Article 14 Letter (a) of the Regional Regulation of Sidoarjo Number 6 of 2014 in terms of the development of Lumpur Sidoarjo as an excellent tourist destination? This research reveals that the regional development plan in Sidoarjo is facing some impeding issues resulting from law enforcers, infrastructure, and facilities supporting the law enforcers, recalling that this is still in a research phase. Thus, the plan set to develop Lumpur Sidoarjo as a tourist destination is not yet settled and optimally implemented. Keywords: implementation, Lumpur Sidoarjo tourism, Regional Development Plan Agency of Sidoarjo]]>
