<![CDATA[Indonesia is rich in forestry resources, based on data from the Directorate General of Forestry Planning and Environmental Management (PKTL) of the Ministry of Environment and Forestry, the total forested land area of Indonesia is 94.1 million ha or 50.1% of the total land area. Due to its breadth, it is not uncommon for conflicts to arise in the forestry sector. Therefore, one form of effort in overcoming conflicts related to the scope of forestry is the existence of a government program in the form of Agrarian Reform. The purpose of this paper is to describe the legal basis, forms of programs and obstacles in implementing agrarian reform. The method used is normative juridical by examining secondary data obtained from literature searches that are public and related to the issues taken, namely forestry agrarian reform. The results of the study in this paper are that the form of the agrarian reform program in the form of social forestry has not produced maximum work, even though this movement has been intensified in remote areas. But overall, social forestry is still considered as a symbol of claims in favor of local communities and/or customary law communities.Indonesia kaya akan sumber daya kehutanan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan. Karena luasnya tersebut, maka tidak jarang timbul berbagai konflik dalam lingkup kehutanan. Maka dari itu, salah satu bentuk upaya dalam mengatasi konflik-konflik yang terkait lingkup kehutanan yaitu dengan adanya program pemerintah berupa reforma agraria. Tujuan dari tulisan ini yaitu memaparkan mengenai dasar hukum, bentuk-bentuk program dan hambatan dalam melaksanakan reforma agraria. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder yang diperoleh dari penelusuran literatur yang bersifat publik dan berkaitan dengan isu yang diambil yaitu reforma agraria kehutanan. Hasil kajian dalam tulisan ini yaitu bentuk program reforma agraria yang berupa perhutanan sosial belum menghasilkan kerja yang maksimal, walaupun gerakan ini sudah digencarkan di daerah-daerah terpencil. Namun, program reforma agraria yang berupa perhutanan sosial sering diibaratkan sebagai simbol tuntutan keberpihakan pada masyarakat lokal masyarakat hukum adat.]]>
