<![CDATA[Abstrak Marketing politik merupakan aspek penting untuk memenangkan kontestasi politik sejak pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung. Melalui metode kualitatif dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi, tulisan ini ingin menganalisis marketing politik pasangan Milton Crosby Dan Boyman Harun Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketing politik pasangan Milton-Boyman pada pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar tahun 2018 dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu produk, promosi, harga dan penempatan. Marketing politik yang dilakukan oleh pasangan ini sudah cukup baik, karena baik produk, promosi dan harga yang ditawarkan sangat rasional. Namun demikian, marketing politik tersebut tidak berhasil menghantarkan pasangan ini untuk memperoleh suara maksimal. Marketing politik yang ditawarkan melalui jargon pasangan nasionalis dan mendukung pemekaran Provinsi Kapuas Raya, tidak mampu mendongkrak perolehan suara secara signifikan, karena diperhadapkan dengan aspek penempatan (place) yang tidak kondusif yaitu mayoritas masyarakat Kalbar adalah pemilih sosiologis yang telah menetapkan calon gubernur dan wakil gubernurnya berdasarkan pertimbangan primordial yaitu suku dan agama. Kata Kunci : Marketing Politik, Pemilukada, Demokrasi Lokal. AbstractPolitical marketing is an important aspect to win political contestation since the Regional Head election is held directly. Through qualitative methods with interview techniques and documentation studies, this paper wants to analyze the political marketing of Milton Crosby and Boyman Harun couples in the 2018 West Kalimantan Provincial Governor Election. The results of the research show that the political marketing of the Milton-Boyman pair in the 2018 West Kalimantan Governor election was conducted through 4 (four) activities, namely product, promotion, price and placement. Political marketing carried out by this couple is good enough, because the products, promotions and prices offered are very rational. However, political marketing failed to deliver the pair to get maximum votes. Political marketing offered through nationalist pair jargon and supporting the expansion of the Kapuas Raya Province, was not able to significantly boost votes, because it was confronted with a place aspect that was not conducive because the majority of West Kalimantan people were sociological voters who had set their candidates for governor and deputy governor based on primordial considerations namely ethnicity and religion. Keywords: Political Marketing, Local Election, Local Democracy]]>
